Wamenag Romo Syafii Dukung Percepatan Transisi Penyelenggaraan Haji ke BP Haji

Wakil Menteri Agama, Romo Syafii, menegaskan dukungan penuhnya terhadap percepatan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Langkah ini, menurutnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pengalihan penuh pengelolaan haji pada tahun 2026 sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

"Transisi ini bukan hanya mandat regulasi, tetapi juga komitmen politik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kemenag siap memastikan prosesnya berjalan cepat, tertib, dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah," ujar Romo Syafii di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Mewujudkan Standar Pelayanan Internasional

Romo menegaskan bahwa pengalihan ini merupakan bagian dari visi-misi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi modern. Ia menilai BP Haji nantinya akan menjadi lembaga yang fokus dan berdedikasi penuh demi meningkatkan kualitas layanan haji hingga setara dengan standar internasional.

"Presiden ingin pengelolaan haji kita setara dengan standar pelayanan internasional. BP Haji diharapkan menjadi lembaga yang fokus dan berdedikasi penuh untuk mewujudkan cita-cita itu," katanya.

Meski awalnya sempat ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi oleh Menteri Agama, Romo mengungkapkan bahwa terjadi perubahan susunan. Kendati demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh proses tersebut dan siap bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat.

Koordinasi Intensif Selama Masa Persiapan

Selama regulasi masih berada di bawah Kemenag, Romo menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan BP Haji dalam persiapan haji 2026. Tahun 2025 akan menjadi masa persiapan maksimal, meliputi aspek administrasi, sistem teknologi, hingga koordinasi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Selama regulasinya masih di Kemenag, dalam setiap proses persiapan haji 2026, Kemenag harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BP Haji, karena ini amanah Presiden Prabowo," tegasnya.

Meski proses pengalihan menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sebagai payung hukum, Kemenag akan memaksimalkan tahun 2025 sebagai masa persiapan. Ia menegaskan seluruh unit kerja di Kemenag telah diarahkan untuk bersinergi dengan BP Haji dalam segala aspek, mulai dari administrasi, sistem teknologi, hingga koordinasi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kita tidak ingin ada jeda pelayanan. Semua sistem, termasuk Siskohat dan layanan di daerah, akan kita serahkan secara bertahap namun cepat. Targetnya, saat BP Haji memegang penuh 2026 nanti, semuanya sudah siap pakai," lanjutnya.

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi erat antara Kemenag, BP Haji, dan seluruh pemangku kepentingan, transisi ini akan menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

"Ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tapi momentum besar untuk meningkatkan kualitas ibadah haji bagi seluruh jemaah kita," pungkasnya.

Video: Wamenag Sebut Pesantren Tak Akan Dibuat Jadi Sekolah Rakyat

Video: Wamenag Sebut Pesantren Tak Akan Dibuat Jadi Sekolah Rakyat