Wamenang Sebut Sistem Multi Syarikah Haji Layak Dipertahankan Tapi Harus Ditata Ulang

Wamenag Romo Syafi’i dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Banten, Selasa (29/7/2025). — Wamenag Romo Syafi'i dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025). Foto: Dok. Kemenag

Jakarta -

Sistem multi syarikah dalam penyelenggaraan layanan jemaah haji layak dipertahankan. Namun, sistem ini perlu penataan ulang secara menyeluruh agar lebih efektif dan mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi'i, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025).

"Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem ini akan tetap dijalankan, tetapi harus disertai dengan penataan yang menyeluruh," tutur Romo Syafi'i, dikutip dari laman Kemenag.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Wamenag, sistem multi syarikah sebenarnya punya potensi positif untuk mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif. Namun, ia tak menampik jika selama ini masih banyak kendala teknis dalam implementasinya.

Salah satu usulan penataan yang mengemuka adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan hanya berdasarkan jumlah jemaah.

"Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan," ungkapnya.

Romo Syafi'i juga mendorong Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem multi syarikah. Termasuk di dalamnya adalah penilaian kualitas masing-masing penyedia layanan. Evaluasi ini diharapkan jadi dasar penentuan mitra layanan haji di masa depan.

"Pelayanan jemaah tidak boleh dikorbankan karena lemahnya koordinasi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar," pungkasnya.

Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M ini berlangsung selama empat hari, mulai 28 hingga 31 Juli 2025. Forum penting ini diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk BP Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad.

Diharapkan dari forum ini akan lahir rumusan langkah-langkah perbaikan demi penyelenggaraan haji yang lebih baik di tahun berikutnya.