Penggunaan Bus Sekolah saat Puncak Haji Tak Layak, Timwas DPR: Harus Dievaluasi

Sriyanto anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI — Foto: Lusiana Mustinda/detikHikmah

Makkah -

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sriyanto Saputro, menyoroti buruknya layanan transportasi jemaah haji Indonesia selama fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Didapati jemaah haji ada yang mendapatkan pelayanan bus tak layak dengan menggunakan bus sekolah.

Sriyanto mengkritik keras penggunaan bus sekolah yang dinilainya tidak memenuhi standar serta keterlambatan armada yang membuat jemaah harus menunggu berjam-jam di tengah suhu yang ekstrem.

"Penerapan sistem multisyarikah saat ini justru menjadi pemicu kekacauan. Koordinasi yang buruk membuat jemaah harus bertahan di bawah terik matahari selama berjam-jam menunggu transportasi," ujar Sriyanto kepada wartawan di Makkah pada Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus dari Fraksi Gerindra itu menegaskan bahwa penggunaan bus sekolah sebagai sarana transportasi haji jelas tidak layak. Menurutnya, hal ini justru memperparah ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah.

"Kami menilai bus sekolah tidak memenuhi standar pelayanan haji. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan," tegasnya.

Sriyanto menilai akar persoalan ini terletak pada lemahnya koordinasi antar pihak penyelenggara. Ia pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, khususnya pada puncak haji Arafah, Muzdalifah dan Mina.

"Evaluasi menyeluruh sangat dibutuhkan. Tahun depan, Badan Pelaksana Haji (BP Haji) akan mengambil alih penyelenggaraan. Harus ada kesiapan penuh dari mereka. Mereka sudah turun ke lapangan, jadi mestinya paham masalah dan mampu melakukan antisipasi," tambahnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar upaya efisiensi anggaran haji tidak dilakukan dengan mengorbankan mutu layanan bagi jemaah.

"Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus menekan biaya. Tapi efisiensi jangan sampai menurunkan kualitas pelayanan. Itu yang harus betul-betul dijaga," tutup Sriyanto.