Waka Komisi VIII DPR Bicara Isyarat Saudi Tak Terbitkan Visa Furoda

Polemik visa furoda yang tidak terbitkan oleh Arab Saudi membuat resah para calon jemaah haji. Pasalnya, mereka sudah membayar namun hingga jelang puncak ibadah haji, visanya belum terbit.

Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Keputusan ini menimbulkan kekisruhan di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Abdul Wachid selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, Furoda ini sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah Arab Saudi sehingga DPR tidak bisa kontrol berapa visa furoda yang keluar.

"Kami sudah menangkap masalah ini pada bulan Mei lalu pada waktu kami datang ke Saudi membahas rencana persiapan haji 2025," ujar Abdul kepada detikHikmah pada Jum'at (30/5/2025) di Madinah, Arab Saudi.

Wachid mengatakan, "Konjen sudah memberikan isyarat pemerintah Arab Saudi melakukan pengetatan terutama jemaah haji yang visanya bukan visa haji. Karena di pemerintahan Arab Saudi karena selalu mendapat satu keluhan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selalu jadi penumpukan padahal Arab Saudi sudah mengeluarkan visa sesuai dengan keberadaan lokasinya makanya selalu numpuk sehingga dilakukan pengetatan terutama visa non haji."

Visa furoda juga disebut oleh Abdul Wachid sebagai salah satu sumber permasalahan yang tidak terkontrol. Apalagi untuk tahun ini pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan satu pun visa furoda tidak hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia tidak dikeluarkan satu pun.

"Ini menjadikan beban dengan para travel yang otomatis menimbulkan kerugian besar. Travel itu saat minta visa harus sudah memiliki data di mana hotelnya, terbang kapan, dan termasuk Arafah, Muzdalifah, dan Mina semua harus ada. Ini sudah dibayar sekarang, tapi visa tidak keluar sama sekali. Ini juga menjadi beban teman-teman travel," jelasnya.

Anggota tim pengawas (timwas) haji DPR ini juga meminta pihak travel agar tidak mempersulit pengembalian dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat tahun ini.

"Saya sampaikan saran saya kepada travel agar dikumpulkan para calon jemaah dikasih pengertian ini bukan kehendak Indonesia tapi dari pemerintahan Arab Saudi. Kami mohon para travel ini mengembalikan biaya uang yang sudah menjadi DP (down payment) atau yang sudah dibayar dikembalikan secara utuh. Kalau mau memang disimpan di teman-teman travel untuk tahun depan jika ada furoda lagi bisa berangkat. Ya kalo tidak dikembalikan," ujar politisi Fraksi Gerindra ini.

Meskipun DPR tidak bisa mengintervensi, akan tetapi Abdul Wachid mengatakan, "Kami hanya memberikan saran karena haji yang kami tangani hanya haji reguler. Namun, untuk undang-undang yang akan datang kami akan melakukan pengawasan tidak hanya reguler tapi juga haji khusus, haji plus dan bila perlu nanti ada pengawasan haji furoda."

Video: Terminal Syib Amir Makkah Dipadati Jemaah di Malam Hari

Video: Terminal Syib Amir Makkah Dipadati Jemaah di Malam Hari