AMPHURI: Saudi Tak Menerbitkan Visa Furoda Tahun Ini

Jamaah calon haji dari berbagai negara berjalan di area perluasan tahap ketiga Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025). Kerajaan Arab Saudi telah menyelesaikan sebagian besar bangunan area perluasan ketiga atau “the third Saudi expansion” di Masjidil Haram yang akan meningkatkan luas area dari 414.000 meter persegi menjadi 1,5 juta meter persegi, dan area shalat bertambah dari 390.000 meter persegi menjadi 912.000 meter persegi, sehingga Masjidil Haram bisa terus melayani jamaah dari seluruh penjuru dunia dengan nyaman dan aman saat beribadah. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/tom. — Suasana Masjidil Haram pada musim haji 2025. (Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta -

Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) kepada pemerintah Arab Saudi.

"Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini," ujar Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur, saat dihubungi detikHikmah, Rabu (28/5/2025).

AMPHURI mendapatkan jawaban ini setelah mendatangi banyak pihak. Mulai dari Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, serta berkoordinasi dengan Ditjen PHU Kemenag.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, mereka juga melakukan konfirmasi langsung ke sistem elektronik Masar Nusuk. Diperoleh jawaban lisan dan tertulis bahwa proses penerbitan visa sudah resmi ditutup oleh otoritas Arab Saudi sejak 27 Mei 2025.

"Kita perhatikan baik melalui aplikasi elektronik mereka maupun bertanya langsung. Kami mendapat jawaban secara lisan juga sudah tutup semuanya," imbuh Firman.

Namun berbeda dengan visa mujamalah. Pemerintah Arab Saudi masih mengeluarkannya walaupun jumlahnya sedikit.

"Kalau mujamalah ada yang keluar, beberapa sudah ada yang terbit, tapi tidak banyak tahun ini," kata Firman.

Visa mujamalah dan furoda adalah dua hal yang berbeda. Menurut Firman, mujamalah adalah visa undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Visa ini biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh di Indonesia.

Sementara furoda adalah visa undangan dari jalur pangeran atau pejabat Arab Saudi. Visa ini ditawarkan kepada masyarakat secara terbatas.

Untuk itu, pihak PIHK yang berencana melayani jemaah furoda diminta segera menyampaikan kondisi ini kepada jemaah. Mereka diminta untuk menyelesaikan segala hal sesuai perjanjian layanan yang telah disepakati.

"Terkait terbit dan belum/tidak terbitnya visa haji furoda adalah merupakan otoritas penuh Pemerintah Arab Saudi dan benar-benar di luar kewenangan PIHK," tukasnya.