Banyak Visa Furoda Belum Terbit, Begini Saran Timwas Haji DPR

Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII DPR RI — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (Foto: Lusiana Mustinda/detikcom)

Jakarta -

Hingga mendekati puncak pelaksanaan Wukuf di Arafah, banyak visa Haji Furoda yang belum terbit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya semakin ketatnya aturan di Arab Saudi untuk haji.

Haji Furoda adalah program Haji yang diatur langsung oleh pemerintah Arab Saudi melalui undangan khusus kepada calon jemaah haji di luar kuota resmi yang diberikan kepada setiap negara.

"Furoda sebetulnya tidak bisa kita awasi karena tidak masuk dalam undang-undang. Tetapi karena visa furoda ini sebagai alternatif bagi jemaah kita yang cukup panjang daftar tunggunya, itu bagian dari penyelesaian," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI saat ditemui detikHikmah pada Selasa (27/5/25) di Bandara Soekarno Hatta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebetulnya, dari dulu kita tidak dan ngga paham sumber dari Furoda. Tapi biasanya mereka menyebutkan ada yang dari kedutaan ada yang langsung dari Saudi," tambah Marwan yang juga Timwas Haji DPR.

Hanya saja tahun ini banyak visa furoda yang belum terbit meski mendekati puncak ibadah haji. "Karena itu kami ingin menyampaikan kepada para jemaah maupun para pimpinan travel bila sudah dipastikan tidak mendapatkan lewat visa furoda disampaikan saja kepada jemaah. Jangan dirayu jangan diajak berangkat. Jika dirasa tidak bisa menepati janji lebih baik terus terang," jelas Marwan.

Karena pihak Saudi sekarang agak ketat dan bahkan menurut Marwan, DPR mendapatkan kabar setiap hari masih ada yang diusir dari Makkah maupun dari Madinah menuju Jeddah. Itu artinya masih ada yang mencoba-coba menyelundup.

Karena itu Marwan berpesan untuk travel yang ingin melayani jemaah secara mandiri lewat visa furoda disampaikan saja apa adanya.

"Tentu nanti di lain waktu karena kita sekarang sudah melakukan revisi undang-undang Haji nanti kita pertimbangkan furoda itu disebutkan dalam undang undang Haji agar pemerintah Indonesia DPR bisa masuk di urusan Haji yang memakai visa furoda," tutup Marwan.