Penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M dinilai sukses seiring berakhirnya fase puncak haji tanpa masalah besar. Alumni Media Center Haji (MCH) Indonesia menyebut kesuksesan ini tak lepas dari inovasi Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Hal ini disampaikan Abdul Khakim, anggota MCH 2010 dalam sambutan penutupan Khataman Al-Qur'an 30 Juz untuk Kesuksesan Haji 2024 di Ciputat, Tangerang Selatan. Mulanya ia menyampaikan kondisi jemaah haji tahun ini.
"Haji 2024 adalah sejarah, karena jemaah Indonesia terbesar dari yang pernah ada. Total 241.000. Dengan jemaah reguler 213.320. Tanpa mengesampingkan hal yang bersifat kasuistis, hingga selesai puncak haji tidak ada kasus krusial berarti," ujar Khakim dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Khakim menyampaikan, rangkaian inovasi yang dilakukan Kemenag dalam hal layanan kepada jemaah kian baik dan terasa manfaatnya.
Dengan jumlah jemaah yang sangat banyak ini, Khakim juga memuji kesiapan para petugas dan panitia haji.
"Tak sekadar menghadapi jumlah jemaah yang besar, panitia haji juga memiliki tantangan dengan banyaknya jemaah lansia," sambung Khakim.
Khakim juga menyebutkan beberapa hal yang menjadi terobosan Kemenag, salah satunya murur di Muzdalifah. Jemaah diketahui sudah bergeser seluruhnya ke Muzdalifah pada pukul 07.37 WAS. Ini berbeda dengan 2023 ketika jemaah terakhir meninggalkan Muzdalifah pukul 13.30 WAS.
Layanan Fast Track-Tagline Haji Ramah Lansia
Layanan fast track bagi jemaah haji juga dinilai sebagai sebuah inovasi yang turut berperan dalam kelancaran ibadah haji. Layanan ini membuat jemaah haji bisa memiliki akses lebih cepat pada proses pemeriksaan dokumen.
Erwin Dariyanto, anggota MCH 2023 mengatakan, inovasi-inovasi yang dilakukan Kemenag terbukti telah berdampak positif, khususnya bagi jemaah. Ia mencontohkan kebijakan memperbanyak pemeriksaan dokumen imigrasi secara cepat (fast track) lewat Program Mecca Route 2024 berjalan efektif.
Pada tahun sebelumnya, layanan fast track hanya bisa dirasakan bagi jemaah haji yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Namun pada tahun ini, sistem fast track diperluas hingga Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan, dengan adanya layanan fast track ini, jemaah bisa diuntungkan dari segi waktu dan tenaga. Jemaah tidak perlu menghabiskan waktu dan menghemat tenaga untuk antre di imigrasi Arab Saudi.
Tak hanya layanan fast track, inovasi yang dilakukan Kemenag juga meliputi katering jemaah. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Kemenag menambah menu makanan yang bercita rasa Indonesia. Inovasi ini mampu meningkatkan ekspor bahan baku dan jumlah pekerja seperti juru masak (chef).
Kemenag mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Hal ini menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah lanjut usia dan disabilitas merupakan bentuk layanan yang diutamakan.
Terobosan yang dilakukan Kemenag untuk kesuksesan tagline tersebut antara lain menyiapkan sistem pendampingan, petugas khusus dan penambahan infrastruktur. Tahun ini ada lebih dari 43.000 jemaah yang perlu mendapatkan layanan khusus.
Dalam hal akses informasi dan komunikasi, tahun ini Kemenag meluncurkan aplikasi Kawal Haji. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk melaporkan langsung terkait berbagai layanan seperti transportasi, katering, akomodasi, ibadah, dan lainnya. Bahkan aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mendeteksi mobilisasi jemaah.
"Ikhtiar-ikhtiar Kemenag di bawah komando Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini adalah sebuah langkah maju. Namun diakui masalah di lapangan sangatlah kompleks sehingga wajar jika ada beberapa yang perlu dibenahi ke depan. Namun masalah yang muncul secara umum tidak krusial dan bisa ditangani cepat petugas dengan baik seperti AC dan antre di toilet," jelas Erwin.
Kemenag Butuh Evaluasi
Dengan adanya inovasi ini, Kemenag tentu bertekad untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Beberapa masalah tentu masih bisa ditemukan, untuk itu Kemenag tetap membutuhkan masukan sebagai bahan evaluasi.
David Krisna Alka, anggota MCH 2022 menilai, meski sudah dipersiapkan matang, namun penyelenggaraan haji tak akan pernah mencapai kesempurnaan.
Perbaikan layanan haji membutuhkan masukan banyak pihak termasuk dari kalangan DPR, biro perjalanan, praktisi, media, dan masyarakat. Ia mendorong berbagai masukan yang disampaikan harus konstruktif, bukan demi kepentingan jangka pendek, bahkan demi target politik praktis.
"Seperti rencana pansus oleh DPR, ini berlebihan. Meski pansus sah-sah saja dibentuk merujuk pasal 93 Tata Tertib DPR, namun dari segi urgensi dan magnitude isu, jauh dari perlu. Malah terkesan dipaksakan. Masih banyak cara lain untuk mengomunikasikan," pungkas David.
(dvs/kri)
Komentar Terbanyak
MUI Kecam Rencana Israel Ambil Alih Masjid Al Ibrahimi di Hebron
Mengoplos Beras Termasuk Dosa Besar & Harta Haram, Begini Penjelasan MUI
Merapat! Lowongan di BP Haji Bisa untuk Nonmuslim