Bahas Peluang-Tantangan Haji & Umrah, Ini Rekomendasi Mukernas 2023 AMPHURI

Jakarta -

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas 2023) di Hotel Merumatta-Senggigi, Lombok. Agenda tahunan yang juga dirangkai dengan AMPHURI International Business Forum (AIBF) 2023 ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan dunia dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

AMPHURI adalah Asosiasi yang beranggotakan penyelenggara umrah (PPIU) dan Haji Khusus (PIHK), merupakan Asosiasi pertama dan terbesar yang dilahirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2007 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kini, AMPHURI memiliki anggota 606 perusahaan penyelenggara umrah dan haji dari seluruh wilayah Indonesia, dan memiliki 11 (sebelas) DPD di seluruh Indonesia dengan menerapkan manajemen pelayanan berstandar internasional ISO 9001-2015.

Pemukulan gendang oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Daisuki menjadi tanda pembuka Mukernas 2023. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rahmi Djalilah beserta pimpinan AMPHURI turut mendampingi pada Jumat lalu (4/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melalui sambutannya Wamenag menyebut AMPHURI sebagai role model sekaligus leader dalam penegakan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia.

"AMPHURI harus menjadi contoh dan leader dalam penegakan regulasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah," kata Wamenag dalam sambutannya dikutip dari keterangan yang diterima detikHikmah pada Rabu (9/8/2023).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur menjelaskan bahwa tahun ini, Mukernas sudah ketiga kalinya dalam kepengurusan masa bakti 1442-1446 H/2020-2024 M. Mukernas 2023 menjadi penyelenggaraan terakhir dalam kepengurusannya.

Mukernas 2023 itu diawali dengan diskusi publik terkait isu peluang serta tantangan penyelenggaraan haji dan umrah yang kian terdigitalisasi. Sejumlah pembicara yang turut hadir ialah Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, Direktur Bina UHK Kemenag Nur Arifin, CEO Mashariq Muhammad Amin Indragiri dan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur.

Diskusi publik itu dimoderatori Ketua Komnas Haji dan Umrah yang juga akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustolih Siradj.

Firman mengatakan, tujuan dari diskusi publik tersebut untuk mendiskusikan langkah para pelaku usaha penyelenggara haji dan umrah dalam menyikapi adanya perubahan di hampir semua proses tahapan yang dilakukan secara digital. Terlebih, kini pelaksanaan umrah serba digital, pelayanan dengan cara mengakses aplikasi.

Lebih lanjut, Firman menuturkan bahwa Mukernas sebagai forum permusyawaratan anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun oleh Dewan Pengurus dan diikuti seluruh anggota AMPHURI untuk mengadakan evaluasi hasil kerja tahun berjalan sekaligus menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Selain itu, Mukernas juga merupakan forum tertinggi kedua setelah Munas yang akan melahirkan berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan haji, umrah dan halal travel, termasuk arah organisasi ke depan. Dengan demikian, berikut sejumlah rekomendasi penting internal organisasi maupun eksternal para pihak terkait yang dihasilkan dari Mukernas 2023.

Rekomendasi Internal Mukernas 2023

Mukernas 2023 merekomendasikan agar kepengurusan diperkuat oleh personel yang memiliki kapasitas. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujud pelayanan yang baik dan maksimal kepada para anggota mengingat jumlahnya yang kian bertambah serta semakin meluasnya sebaran anggota di daerah.

"Rekomendasi internal paling mendasar pada Mukernas kali ini merekomendasikan bahwa dalam rangka penguatan organisasi, DPP AMPHURI diperkuat oleh personel sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki anggota kita," ungkap Firman M Nur di Mataram, Selasa (8/8/2023).

Kemudian, rekomendasi internal paling mendasar lainnya adalah sebagai upaya menguatkan soliditas dan integritas, maka pengurus AMPHURI dilarang rangkap jabatan baik di pusat maupun daerah.

"Inilah bentuk law enforcement yang disepakati peserta Mukernas 2023 bagi pengurus baik di pusat maupun daerah," lanjut Firman.

"Upaya law enforcement lainnya juga akan diberlakukan kepada anggota Koperasi yang sudah tidak lagi menjadi anggota AMPHURI tanpa harus menunggu Rapat Anggota," sambungnya.

Adapun, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1445 H mendatang, AMPHURI akan berkoordinasi dengan beberapa Syarikah dalam membantu anggota untuk memilih mitra kerja dan maktab sesuai dengan pilihannya.

Rekomendasi Eksternal Mukernas 2023 kepada Pihak Terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Selain rekomendasi internal, Mukernas 2023 AMPHURI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi eksternal yang ditujukan kepada para pihak terkait penyelenggaraan haji dan umrah, antara lain sebagai berikut:

Sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2019, maka Kementerian Agama (Kemenag) agar segera membentuk PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pendaftaran jamaah haji khusus untuk mendapatkan nomor porsi agar dapat dilakukan secara elektronik (online) melalui Siskohat atau Siskopatuh. Sehingga penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) tidak perlu lagi datang ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk mendapatkan surat pendaftaran haji (SPH).
Pengajuan PK (Pengembalian Keuangan) Bipih Khusus tidak mempersyaratkan berbagai dokumen fisik yang harus di-scan dan diunggah/upload ke Siskopatuh seperti lembar bukti asli transfer bank, setoran awal, setoran lunas, dan lain-lain.
Kemenag agar dapat segera merilis daftar nama jamaah yang berhak melakukan pelunasan lebih awal, sebelum jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Kemenag agar segera mengintegrasikan 3 websites pelayanan umrah menjadi hanya 1 website Siskopatuh.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar menginvestasikan dana setoran jamaah haji untuk penyediaan penerbagan umrah dengan menyewa pesawat dan kerja sama operasi dengan maskapai penerbangan yang ada untuk mengoperasikannya.
Kemenag dan Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) dalam surveillance agar tidak lagi meminta persyaratan yang memberatkan dan menimbulkan high cost economy bagi PPIU.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan akses bagi jamaah haji khusus ke Siskohatkes dan berhak mendapatkan Kartu Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta agar tidak lagi membuat kebijakan yang tidak bijak dan diskriminatif yaitu Surat Layak Terbang bagi jamaah haji khusus, cukup dengan KKHI saja.
Kementerian Perhubungan agar menambah bandara embarkasi keberangkatan untuk Jamaah Umrah di berbagai daerah Indonesia.

Turut hadir dalam pembukaan Mukernas, Ketua Maktab 112 Jamil Sulaiman Albundagji, sejumlah pimpinan asosiasi haji dan umrah, sebelas Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pimpinan mitra kerja strategis AMPHURI.

Mukernas 2023 juga dimeriahkan dengan gelaran AIBF 2023 yang diikuti oleh sejumlah mitra kerja AMPHURI baik nasional maupun internasional. Di antaranya dari Mashariq, Aston Alhijaz, Nozoly, Nasek for Umrah, Golden Rowa, Malika International, Greyfurt Tour dan Saudia Airlines. Sementara mitra dari dalam negeri di antaranya Bank Syariah Indonesia, Asuransi Zurich, Asuransi Askrida Syariah, Asuransi Chubb Syariah, Jack Finance, Mecca Travel dan Koperasi ABM.