Hasil PISA 2025 Indonesia menunjukkan kenaikan dalam skor membaca menjadi 365. Sebelumnya, skor membaca pada PISA 2022 Indonesia sebesar 359.
Namun, dengan angka tersebut, baru 27,11 persen siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam membaca. Sedangkan rata-rata skor membaca negara OECD sebesar 69 persen. Dalam skor membaca PISA 2025, Indonesia juga masih peringkat 74 dari 90 negara dan wilayah perekonomian partisipan.
Dikutip dari laman resminya, PISA adalah survei yang mengukur pengetahuan dan kemampuan bidang sains, membaca, dan matematika para siswa berusia 15 tahun 3 bulan - 16 tahun 2 bulan.
PISA 2025 melibatkan 760.000 siswa di 91 negara dan wilayah ekonomi. Sebanyak 14.168 di antaranya adalah siswa dari 419 sekolah di Indonesia.
Baca juga: OECD: Tren Literasi Membaca Turun Imbas AI |
Kemampuan Membaca Siswa Versi PISA 2025 RI
Berdasarkan PISA terbaru, setidaknya 27 persen siswa Indonesia yang memenuhi kompetensi minimum membaca dapat mengidentifikasi gagasan utama dalam teks yang cukup panjang, menemukan informasi berdasarkan kriteria eksplisit dan terkadang kompleks, dan merefleksikan tujuan dan bentuk teks saat diminta secara eksplisit.
Di Indonesia, hampir tidak ada siswa yang mencapai skor level 5 atau lebih tinggi dalam kemampuan membaca, dari total 7 tingkatan. Para siswa ini dapat memahami teks panjang, menangani konsep-konsep abstrak atau berlawanan dengan intuisi, serta membedakan antara fakta dan opini berdasarkan petunjuk implisit terkait isi atau sumber informasi tersebut.
P2G: Anggaran untuk Buku Perpustakaan Harusnya Prioritas
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kenaikan skor membaca pada PISA 2025 Indonesia menggembirakan dan patut diapresiasi, kendati masih di bawah rata-rata negara OECD.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, kenaikan skor membaca murid Indonesia harus diperkuat dukungan guru dan orang tua. Caranya yakni dengan pembiasaan dan budaya membaca buku-buku fiksi atau non fiksi, memahami ragam teks, grafik, infografis, tabel, statistik sederhana yang berkaitan dengan konten materi pelajaran.
"Pembiasaan dan pembudayaan membaca buku fiksi, nonfiksi, dan ragam jenis teks itu adalah tugas semua guru mata pelajaran, bukan hanya guru matematika dan bahasa Indonesia," kata Satriwan dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Rabu (9/9/2026).
Ia menambahkan, budaya membaca di sekolah akan lebih optimal jika pemerintah menghadirkan fasilitas perpustakaan dengan buku-buku bacaan berkualitas. Anggaran untuk buku perpustakaan seharusnya menjadi prioritas.
Pemangkasan Anggaran Perpusnas-Usul Penambahan
Terpisah, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2026 dipangkas hampir setengahnya dari tahun lalu, dari Rp 721 miliar pada 2025 menjadi Rp 377 miliar pada tahun ini.
Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz menjelaskan, efisiensi anggaran berdampak terhadap aktivitas literasi seperti distribusi buku ke daerah-daerah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi," ungkap Aminudin.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2026), dikutip dari laman Perpusnas.
Selaras, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan, S Pd, M Sc sebelumnya menilai pemangkasan anggaran Perpusnas berdampak pada penghentian distribusi buku ke desa hingga pelestarian naskah kuno.
"Saat minat baca dan literasi mulai meningkat, justru program distribusi buku yang menjadi motor penggeraknya dipangkas pada tahun 2026. Ini bukan sekadar soal anggaran yang ketat, tetapi memotong program yang sedang berhasil," ujar Hardika dalam laman UMS, Kamis (30/7/2026).
Merespons Perpusnas, Komisi X DPR menerima pagu anggaran Perpusnas dalam RAPBN 2027 sebesar Rp417,725 miliar, sekaligus menerima usulan tambahan sebesar Rp307,774 miliar. Dengan demikian, total pagu yang diusulkan menjadi Rp725,47 miliar.
"Berdasarkan pagu anggaran dan usulan tambahan terhadap pagu anggaran Perpusnas RI pada RAPBN Tahun 2027, Komisi X DPR RI menerima pagu anggaran Perpusnas RI menjadi sebesar Rp725.470.000.000," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani pada RDP.
Lalu mengatakan, dukungan terhadap tambahan anggaran Perpusnas harus sejalan dengan dengan berbagai catatan dan masukan Komisi X DPR yakni penguatan program perpustakaan dan literasi, pemerataan layanan di daerah, hingga adaptasi perpustakaan terhadap perkembangan teknologi digital.
Simak Video "Video: Alasan Perpusnas Nggak Jadi Tutup di Hari Minggu"
(twu/pal)