.webp)
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima usulan tambahan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 307,774 miliar. Sebelumnya, Perpusnas mengalami pemotongan anggaran.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RKA-K/L Perpusnas 2027. Perpusnas juga kini memiliki Pagu Anggaran 2025 sebesar Rp 417,725 miliar.
Dukungan ini diberikan salah satunya untuk memperkuat program literasi dan memperluas akses bacaan masyarakat hingga ke pelosok desa. Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz menjelaskan pagu anggaran ini akan difokuskan untuk memperkuat lima program prioritas literasi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prioritas Alokasi Anggaran Perpusnas 2027
Dengan tambahan anggaran, maka Perpusnas akan memperkuat lima program prioritas sebagai berikut:
- Bantuan bacaan bermutu pada 10.000 lokus bantuan dan 10.000 lokus pembinaan pengelola sebesar Rp 40,309 miliar
- Program Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) Rp 3,475 miliar untuk RELIMA dengan target meningkat dari 360 menjadi 500 orang
- KKN Tematik Literasi Rp 2,3 miliar dengan target meningkat dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat
- Tiga paket jurnal elektronik Rp 3,5 miliar
- Akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah Rp 415,7 juta .
Program Perpusnas Sempat Terhenti
Aminudin berharap tambahan anggaran bisa kembali memaksimalkan program Perpusnas. Pada 2026 ini, anggaran Perpusnas sempat dikurangi dan menghentikan program bantuan bacaan bermutu untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) maupun di desa dan wilayah tertentu.
"Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi," ungkap Aminudin.
Setelah menyetujui anggaran ini, Komisi X DPR meminta agar Perpusnas semakin memperkuat beberapa program seperti memperkuat literasi daerah, penguatan layanan, pengembangan perpustakaan di daerah 3T dan kelompok marginal, peningkatan kualitas dan akses layanan perpustakaan, serta penguatan kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.
Selain itu, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya indikator jelas untuk mengukur keberhasilan sebah perpustakaan, misalnya dari jumlah koleksi, jumlah kunjungan, atau kegiatan yang terselenggara.
Aminudin menjawab hal tersebut dan menjelaskan bahwa kinerja perpustakaan harus dilihat secara komposit. Menurutnya, indikator keberhasilan tidak bisa diukur dari satu aspek saja.
"Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat," ujar Aminudin.
Prioritas Daerah 3T
Perpusnas juga menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 2027 sebesar Rp 118,75 miliar untuk 269 lokasi prioritas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fokus utama diberikan kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penentuan lokasi ini mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kesiapan infrastruktur perpustakaan setempat. Dengan penguatan anggaran ini, diharapkan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi memberikan dampak nyata pada kualitas SDM Indonesia.
Selanjutnya, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 307,774 miliar tersebut akan disampaikan Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme penganggaran.
