Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2028.
Yahya menyebut kebijakan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang fokus anggaran pendidikan. Termasuk untuk kembali mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan guru.
"Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini masih menjadi persoalan," ujar Yahya Zaini dalam keterangan resminya, Jumat (31/7/2026).
Momentum Investasi SDM
Yahya menilai kemandirian anggaran setiap sektor sangat penting agar akuntabilitasnya dapat diukur secara tepat. Menurutnya, keputusan ini bisa jadi momentum membangun arsitektur investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi.
"Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber struktur penganggaran negara," tutur Yahya.
"Sekaligus memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menata ulang cara negara dalam satu tujuan pembangunan yang sama," lanjutnya.
Ia menegaskan, pembangunan SDM tidak bisa berdiri sendirian. Pembangunan SDM tidak bisa terlepas dari sektor kesehatan, gizi, pendidikan, ketenegakerjaan, dan perlindungan sosial.
"Seluruh investasi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menentukan sepanjang siklus kehidupan dalam membangun SDM unggul," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Setiap Kebijakan SDM Harus Ada Dana Sendiri
Yahya juga menyebut setiap kebijakan pembangunan manusia harus memiliki pembiayaan sendiri. Hal ini harus dilakukan agar tujuan, indikator kinerja, dan akuntabilitasnya bisa diukur secara tepat.
"Namun, kemandirian pembiayaan tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan. Justru sebaliknya, seluruh investasi tersebut harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung," paparnya.
Dengan demikian, Yahya yakin setiap program bisa menjadi mata rantai yang memperkuat program lainnya. Selain itu, pemisahan anggaran juga bisa membuat investasi SDM lebih kuat.
"Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya," tegas Yahya.
Yahya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar terus memperkuat tata kelola program MBG. Ia berharap tidak ada lagi temuan kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan MBG.
"Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG," harap Yahya.
Simak Video "Video: Komisi X DPR Usul Gaji Guru Layaknya Minimal Rp 5 Juta"
(cyu/pal)