.webp)
Beberapa waktu lalu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan akan memberi motor listrik seharga Rp 42 juta untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Motor tersebut akan digunakan oleh dapur di daerah yang sulit.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," kata Dadan di Jakarta, Rabu (8/4/2026), dikutip dari detikNews Minggu (12/4/2026).
Dadan mengatakan, BGN akan membeli motor sebanyak 21.800 unit. Dengan harga Rp 42 juta, berarti biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 915 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Motor Seperti Apa?
Motor listrik yang dimaksud adalah Emmo JVX GT yang berdesain motor trail. Di sisi lain ada juga motor jenis skuter listrik Emmo JVH Max.
Berdasarkan dari situs resminya, Emmo JVX GT memiliki harga jual Rp 56,8 juta. Sementara harga skuter listrik Emmo JVH Max harganya mencapai 48,8 juta.
Namun, Dadan Hindayana mengatakan harga per unit motor listrik untuk Kepala SPPG adalah Rp 42 juta. Ia menyebut harganya lebih murah Rp 10 juta dari harga di pasarnya yang sebesar Rp 52 juta.
Dadan menyebut, anggaran pembelian motor telah dianggarkan pada 2025 lalu. Untuk 2026, tidak akan ada anggaran untuk membeli motor.
Kabar pembelian motor ini menuai kontroversi di tengah efisiensi yang diumumkan oleh pemerintah. Terlebih, masih banyak ditemukan di berbagai daerah, guru dan murid mengalami kesulitan menuju ke sekolah karena rintangan akses. Sejumlah kisah yang telah dihimpun detikEdu ini misalnya.
Guru-guru Berjuang untuk Mengajar: Lewati Jalan Rusak-Jalan Kaki
Kabar pembelian motor untuk Kepala SPPG hanya berjarak beberapa bulan dari kisah seorang guru di Pandeglang yang selalu melewati jalan rusak untuk mengajar. Ia telah mengabdi selama 17 tahun dan melewati jalan berlumpur menuju ke sekolah.
"Hampir 17 tahun saya mengabdi lewat sana (jalan rusak). Itu akses utama warga dan anak sekolah melintas karena tidak alternatif lain, mau kemana lagi," kata guru SDN Turus 5 bernama Apwan Munandar kepada detikcom, Selasa (11/11/2025) lalu, dikutip dari detikNews.
Apwan menjelaskan, sekitar 2 km jalan menuju ke sekolah dalam kondisi rusak. Sekitar 500-an meter jalan, bahkan dalam kondisi berlumpur. Akibatnya, pakaian siswa yang melewati jalan itu sering kotor ketika sampai sekolah.
"Pas ke sekolah kotor, berlumpur semua, kasihan, ini anak Indonesia, masih bangsa Indonesia, di mana keadilannya," imbuhnya.
Sebelumnya, juga viral sebuah video siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 078481 Uluna'ai Hiligo'o, yang berada di Dusun III Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Para siswa mengeluh lantaran tidak ada guru yang masuk.
Setelah ditelusuri, ternyata para guru di SD tersebut, harus berjalan kaki selama 2 jam untuk sampai ke sekolah. Mengutip detikSumut, diketahui lokasi SD berada di salah satu dusun terisolir dan untuk ke sana harus jalan kaki serta melewati 13 sungai, dengan waktu tempuh 2 jam.
Para guru bisa melewati jalan lain melalui desa-desa sekitar. Namun, jarak tempuhnya bisa sampai 4 kilometer untuk mencapai sekolah.
Menurut keterangan dari Dinas Pendidikan Nias, SDN tersebut memiliki 62 siswa. Di sekolah itu disebut belum ada rumah dinas guru serta jaringan listrik.
"Para guru yang mengajar di sekolah tersebut berada diluar Dusun III Desa Laowo Hilimbaruzo dan tiap harinya pergi ke sekolah dengan jalan kaki dan melewati sungai sehingga apabila curah hujan tinggi para guru sering tertahan di jalan. karena sungai banjir, dan beberapa bulan terakhir ini curah hujan di wilayah Kabupaten Nias cukup tinggi sehingga membuat guru-guru mengalami kendala ke sekolah atau kadang sampai sekolah sudah siang," terang Kepala Dinas Pendidikan Nias, Kharisman Halawa.
Guru yang Digaji Rp 223 Ribu meski Telah Mengabdi 23 Tahun
Sementara itu, hanya selang dua bulan sebelum viralnya motor listrik untuk Kepala SPPG, terdapat kisah guru honorer yang hanya mendapat gaji Rp 223 ribu. Padahal, guru tersebut telah mengabdi selama 23 tahun sejak 2002.
Guru itu adalah Agusthinus Nitbani (52), yang mengabdi di sekolah dasar di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada awal mengajar, ia tidak digaji dan hanya sukarela. Kini setelah 2 dekade lebih, ia hanya menerima gaji Rp 223 ribu.
"Saya honorer dari 2002-2003 saya tidak digaji, saya jadi guru sukarela. Setelah itu di tahun 2004 saya digaji Rp 50 ribu, hingga di tahun 2007, gaji saya naik Rp 100," ujar Agusthinus, Jumat (27/2/2026), dikutip dari detikBali, Minggu (12/4/2026).
Pada 2023, gajinya sempat naik menjadi Rp 600 ribu per bulan. Namun pada Juli 2025, jumlah itu dipangkas menjadi Rp 223 ribu.
"Gaji saya waktu tahun 2023 naik Rp 600 ribu, tetapi pada Juli 2025 baru-baru ini kurang menjadi Rp 223 ribu sampai dengan saat ini. Kalau ada dana BOS kami digaji Rp 223 ribu, tapi kalau tidak ada dana BOS maka, kami belum terima gaji," ungkapnya.
Setelah melalui perjuangan 20 tahun lebih, kini ia telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat. Dengan kelulusan tersebut, ia akan menerima gaji Rp 2 juta.
Apakah Perlu Motor Listrik Seharga Rp 42 Jutaan?
Meski harga motor yang dibeli BGN senilai Rp 42 juta, tapi harga motor tersebut di pasaran mencapai Rp 50 jutaan. Angka ini pun menuai sorotan, termasuk dari pengamat otomotif, Bebin Djuana.
Ia mempertanyakan seberapa besar kebutuhan kepala SPPG untuk menggunakan motor trail listrik yang harga pasarannya Rp 50 jutaan.
"Untuk apa? Kenapa pilih seperti itu, kenapa pilih spesifikasi seperti itu, untuk apa? Bahwa kepala dapur perlu kendaraan, kita bisa maklumin, masa dia suruh jalan kaki. Bahwa perlu beli motor listrik yang Rp 50 juta, itu jadi tanda tanya besar. Negara yang semaju di Skandinavia sana pun rasanya nggak perlu pakai motor yang Rp 50 juta," ujar Bebin kepada detikOto, Kamis (9/4/2026), dikutip Minggu (12/4/2026).
"Kenapa sih mesti segitu mahal? Kenapa sih tidak memberdayakan membuatnya di dalam negeri?" imbuhnya.
Langkah memilih kendaraan listrik untuk mengurangi beban pengadaan bahan bakar fosil, dinilai menjadi hal yang positif. Namun, pemilihan motor listrik seharga Rp 50 jutaan masih menjadi tanda tanya besar.
"Kenapa mesti sampai yang Rp 50 juta? Kalau kita mau memberdayakan industri dalam negeri, memberi pekerjaan kepada anak muda, kenapa nggak dibangun di Indonesia? Putra-putri kita bahkan, pemikiran saya, lulusan STM kalau diberi pengarahan pendidikan, diajari bagaimana membangun kendaraan roda tiga yang bisa mengirim barang, pasti mampu, yakin saya," ucap Bebin.
"Kalau perawatan memang kendaraan listrik itu akan menjadi minim perawatan. Kalau motor tersebut buatan dalam negeri, melakukan pendidikan untuk mereka-mereka yang akan merawat, bengkel pinggir jalan sekalipun kan jadi bisa (menanganinya)," tambahnya.
(faz/nah)
