Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti jamin mata pelajaran koding dan artificial intelligence (AI) aman dan mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk itu kehadirannya tak masalah di tengah segera diterapkannya kebijakan pembatasan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
Menteri Mu'ti menyebut, kehadiran mapel tersebut bertujuan agar murid punya kemampuan dalam menggunakan koding-AI. Selain itu, kehadirannya untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
"Jadi bukan yang sangat terbuka, diberikan untuk pembelajaran," tutur Menteri Mu'ti kepada wartawan setelah acara Penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Penggunaan AI dalam Pendidikan, Kamis (12/3/2026).
Ada Materi Kode Etik
Lebih lanjut, Mu'ti menjelaskan di mapel koding-AI ada materi soal kode etik. Kode etik yang dimaksud terutama terkait penggunaan AI.
"Kita berikan di dalam materinya itu adalah kode etik bagaimana penggunaan terutama dalam AI, karena kalau koding ini kan kami tegaskan lebih pada kemampuan. Koding itu kan lebih (berkaitan) pada kemampuan logika, sehingga bisa diterapkan untuk animasi, robot, dan sebagainya," jelas Mu'ti lagi.
Saat ini, mapel koding dan AI telah berlaku sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah yang siap melaksanakannya. Keduanya diajarkan secara bertahap di kelas 5 SD, SMP, dan SMA/SMK.
Dalam pemantauan Kemendikdasmen, Menteri Mu'ti menyebut penerapan mapel koding-AI berjalan cukup baik. Proses belajar murid menggunakan fasilitas komputer yang disediakan sekolah.
Sedangkan materi koding tidak selalu diberikan dengan menggunakan komputer. Materi bisa disampaikan dengan metode pembelajaran unplugged, sehingga tidak semuanya harus berbasis internet.
Bukan hanya murid, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan pada guru pengajar mapel koding-AI. Selain itu, materi pembelajaran juga diberikan secara terpusat oleh Kemendikdasmen.
"Sehingga karena ada materi dari kami, maka bisa kami berikan jaminan bahwa apa yang diajarkan adalah penggunaan koding dan AI yang aman dan mendukung kegiatan pembelajaran," tandasnya.
SKB 7 Menteri Soal Pedoman Penggunaan AI dalam Pendidikan
Sebagai informasi, kebijakan pembatasan media sosial untuk anak yang berusia di bawah 16 tahun hadir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Implementasi kebijakan pembatasan medsos untuk anak usia di bawah 16 tahun akan berlaku di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, hingga X. Penerapannya dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026 mendatang.
Menjelang pemberlakuan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) teken SKB Pedoman Penggunaan AI dalam Pendidikan. SKB ini ditandatangani oleh tujuh menteri.
Ketujuh menteri tersebut adalah Mendagri Tito Karnavian, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Mendukbangga Wihaji.
Menko PMK, Pratikno menyatakan SKB ini mengatur soal penggunaan teknologi digital dan AI di ranah pendidikan. SKB ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital dan jadi momentum untuk memastikan anak tumbuh secara baik.
"Jadi dengan SKB 7 menteri ini kita bekerja keras semakin memperkuat perlindungan anak di ruang digital, penguatan literasi digital, hingga kanal pelaporan kekerasan siber yang responsif. Marilah kita jadikan momentum ini untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh tangguh, inovatif, dan berkarakter," kata Pratikno dikutip dari detiknews.
Simak Video "Video: Alasan Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Berlaku Maret 2026"
(det/nah)