Permasalahan antara guru, orang tua, dan anak yang berpotensi masuk ranah hukum akan diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau pemulihan hubungan sosial. Namun, hal ini tidak berlaku pada kasus kekerasan seksual.
Pernyataan tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di sela peluncuran Gerakan#RukunSamaTeman, Rabu (10/12/2025).
"Kita sudah ada kesepakatan dengan pihak Kepolisian bahwa semua tindakan kekerasan, setiap persoalan yang berpotensi terhadap dengan hukum di lingkungan sekolah, diupayakan dengan pendekatan restorative justice. Kecuali satu, kekerasan seksual," ucapnya di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Jakarta Pusat.
"Kekerasan seksual, tidak ada kompromi, itu memang harus diproses secara hukum," imbuhnya.
Sementara itu, penggunaan restorative justice menurut Fajar guna memastikan penanganan tepat bagi guru maupun siswa.
"Guru tidak merasa dikriminalisasi, anak juga merasa aman di lingkungan sekolah," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah meneken nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo. MoU tersebut mengenai penyelesaian damai bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) ketika mengajar.
"Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai (restorative justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik," kata Mu'ti pada upacara Hari Guru Nasional 2025 di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025), dikutip dari keterangan resminya.
Simak Video "Video: Respons Yusril soal Usulan Restorative Justice untuk Delpedro"
(twu/nwk)