Restorative Justice Jadi Solusi Masalah Guru-Siswa, Kecuali Kekerasan Seksual

Jakarta -

Permasalahan antara guru, orang tua, dan anak yang berpotensi masuk ranah hukum akan diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau pemulihan hubungan sosial. Namun, hal ini tidak berlaku pada kasus kekerasan seksual.

Pernyataan tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di sela peluncuran Gerakan#RukunSamaTeman, Rabu (10/12/2025).

"Kita sudah ada kesepakatan dengan pihak Kepolisian bahwa semua tindakan kekerasan, setiap persoalan yang berpotensi terhadap dengan hukum di lingkungan sekolah, diupayakan dengan pendekatan restorative justice. Kecuali satu, kekerasan seksual," ucapnya di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Jakarta Pusat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kekerasan seksual, tidak ada kompromi, itu memang harus diproses secara hukum," imbuhnya.

Sementara itu, penggunaan restorative justice menurut Fajar guna memastikan penanganan tepat bagi guru maupun siswa.

"Guru tidak merasa dikriminalisasi, anak juga merasa aman di lingkungan sekolah," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah meneken nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo. MoU tersebut mengenai penyelesaian damai bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) ketika mengajar.

"Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damai (restorative justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik," kata Mu'ti pada upacara Hari Guru Nasional 2025 di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (25/11/2025), dikutip dari keterangan resminya.

Bentuk Kekerasan Seksual di Sekolah

Berdasarkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan, dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Berikut bentuk-bentuk kerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan:

Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman
Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban
Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual
Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual
Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
Perbuatan membujuk, menjanjikan, ata menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban
Perbuatan membuka pakaian korban
Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
Praktik budaya komunitas siswa, pendidilk, atau tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual
Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi
Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil
Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja
Pemaksaan sterilisasi
Penyiksaan seksual
Eksploitasi seksual
Perbudakan seksual
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika korban berusia anak atau penyandang disabilitas, perbuatan di atas termasuk kekerasan seksual baik tanpa persetujuan maupun dengan persetujuan korban. Sedangkan jika korbannya pendidik, perbuatan di atas termasik ranah kekerasan seksual jika tanpa persetujuan.