.webp)
Salah satu negara acuan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Indonesia adalah Korea Selatan (Korsel). Terbukti, negara ini akan menggratiskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk semua anak mulai 2027. Nikmat sekali jadi warganya, ya!
Tak cuma biaya PAUD yang akan digratiskan, juga biaya penitipan anak berusia 5 tahun.
Kementerian Pendidikan Korsel mengumumkan pada hari Selasa (29/7/2025) kemarin bahwa Kabinet telah menyetujui alokasi sebesar 128,9 miliar won (sekitar Rp 1,5 triliun) untuk paruh kedua tahun 2025 ini, demikian dilansir dari Korea Herald dikutip Rabu (30/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana ini bertujuan untuk mendukung sekitar 278.000 anak berusia 5 tahun yang terdaftar di taman kanak-kanak (TK) atau tempat penitipan anak (TPA) di seluruh negeri. Pendanaan ini merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memperluas pendidikan dan penitipan anak gratis secara bertahap bagi anak-anak berusia antara 4 dan 5 tahun pada 2026, dan untuk semua anak berusia antara 3 dan 5 tahun pada tahun 2027.
Program ini sejalan dengan janji kampanye Presiden Lee Jae Myung untuk meningkatkan tanggung jawab negara atas PAUD.
Hilangkan Kesenjangan TK-TPA Negeri dan Swasta
Sejak 2013, Korea telah menerapkan kurikulum terpadu untuk anak usia dini bagi anak usia 3 hingga 5 tahun dan memulai kebijakan akses gratis ke TK dan TPA. Namun, program tersebut dengan cepat terhenti karena dinas pendidikan di daerah menolak membayar biaya penitipan anak, dengan alasan bahwa pusat penitipan anak merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan anggarannya tidak mencukupi.
Akibatnya, orang tua terus menanggung biaya sendiri akibat disparitas institusional, terutama antara fasilitas negeri dan swasta. Kementerian Pendidikan menyatakan rencana baru ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ini dan secara signifikan mengurangi beban keuangan keluarga.
Berdasarkan kebijakan yang direvisi, TK negeri akan mendapatkan subsidi bulanan dari Pemerintah Korsel untuk program setelah jam sekolah yang dinaikkan dari 50.000 won (sekitar Rp 592 ribu) menjadi 70.000 won (sekitar Rp 830 ribu) per anak.
Untuk TPA dialihkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan tahun 2024 lalu, Pemerintah akan memberikan tambahan 70.000 won. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi biaya tambahan seperti persiapan pendaftaran, seragam, program ekstrakurikuler, transportasi, kunjungan lapangan, dan makan, yang selama ini ditanggung oleh orang tua.
Dengan demikian, subsidi ekstrakurikuler untuk TK negeri dan TPA setara dengan subsidi untuk TK swasta. Penyedia layanan negeri ini biasanya tidak memungut biaya sekolah.
Untuk menutupi biaya sekolah di TK swasta, penyedia layanan akan menerima tambahan subsidi sebesar 110.000 won (sekitar Rp 1,3 juta) per anak untuk menutupi selisih antara biaya PAUD standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu 557.000 won (sekitar Rp 6,6 juta) per bulan. Dan rata-rata subsidi dari pemerintah dan dinas pendidikan provinsi sebesar 448.000 won (sekitar Rp 5,3 juta).
Salah satu kendalanya adalah biaya standar tidak wajib, dan bisa lebih tinggi, begitu pula biaya kegiatan ekstrakurikuler.
Subsidi Dibayarkan Langsung dari Pemerintah ke TK-TPA
Pemerintah Korsel menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan langsung ke lembaga mulai Juli 2025, dengan tujuan menghilangkan sepenuhnya biaya pendidikan prasekolah dari orang tua.
Bagi orang tua yang telah membayar iuran bulan Juli 2025, setiap lembaga diinstruksikan untuk berkonsultasi dengan dewan orang tua guna mengatur pengembalian dana atau meneruskan kelebihannya.
"Kebijakan ini merupakan langkah penting menuju kesetaraan kesempatan di awal kehidupan," ujar Direktur Departemen Kebijakan Anak Usia Dini di Kementerian Pendidikan Korsel, Kang Min-kyu.
"Kami akan terus memperluas dukungan pemerintah agar setiap anak, terlepas dari latar belakang atau wilayahnya, menerima pendidikan dan pengasuhan yang berkualitas," tegas Min-kyu.
Komitmen Korsel terhadap pendidikan gratis dimulai pada tahun 1959, ketika pendidikan dasar wajib dan gratis biaya sekolah pertama kali diperkenalkan. Selama beberapa dekade, cakupan pendidikan gratis telah meluas.
Pada 1985, pendidikan SMP gratis diluncurkan di daerah terpencil dan kemudian di seluruh negeri pada tahun 2005. Pemerintah mulai menerapkan pendidikan SMA gratis secara bertahap pada tahun 2019, yang selesai pada tahun 2021.
Namun, PAUD, khususnya untuk usia 3 hingga 5 tahun, masih disubsidi sebagian hingga saat ini. Bayi berusia 0 hingga 2 tahun sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi pengasuhan anak penuh, meskipun ini dikategorikan sebagai kesejahteraan, bukan pendidikan.
Dalam langkah terpisah namun saling melengkapi, pemerintah juga mengumumkan peningkatan dukungan keuangan untuk bayi berusia 0 hingga 2 tahun dan anak-anak penyandang disabilitas, mulai bulan Juli 2025 ini.
Juga subsidi bulanan untuk penitipan anak bagi anak-anak yang terdaftar di TPA dinaikkan sekitar 5 persen, menyusul persetujuan Majelis Nasional atas anggaran tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan meringankan beban ekonomi rumah tangga.
(nwk/faz)
