.webp)
Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 menjadi pertanyaan yang banyak dilayangkan pencari kerja hingga guru. Lewat seleksi CASN, guru dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Negara (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani menyampaikan terkait rekrutmen guru PPPK tahun ini. Ia mengaku belum menerima informasi perihal itu.
"Hari ini saya belum mendapatkan informasi apakah ada rekrutmen dan formasi untuk PNS atau PPPK, karena proses yang tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini aja belum kelar," kata Nunuk dalam Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) bersama Dirjen GTK Kemendikdasmen di Gedung D Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Rabu (4/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PPPK biasanya menjadi kesempatan bagi guru-guru honorer untuk mendapat karier yang lebih jelas dan stabil. Nunuk menyebut pihaknya kini tengah membutuhkan lebih banyak guru BK, tetapi belum bisa memastikan formasinya.
"Sebenarnya kita juga ingin ada pengangkatan guru PK (Pendidikan Khusus) namun sepertinya tahun ini kita belum dapat informasi, apakah akan ada rekrutmen PPPK lagi atau tidak," lanjutnya.
Meski demikian, guru-guru honorer tak perlu khawatir. Nunuk mengatakan penjaminan kesejahteraan guru bisa diperoleh lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu.
"Ini (PPG) sudah beberapa kali dilakukan dan menjadi program prioritas GTK," kata Nunuk.
Pada tahun ini, Kemendikdasmen membuka peluang bagi 808.570 guru honorer mendapatkan gaji tambahan. Mereka yang menyelesaikan PPG berhak menerima tambahan tunjangan senilai Rp 2 juta.
"Kemudian berikutnya untuk peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, sebagian juga kita laksanakan mulai masuk di Oktober," katanya.
Setelah ikut PPG Guru Tertentu, guru honorer akan mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut menjadi syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Alur penyaluran TPG pun saat ini lebih praktis. Jika dahulu harus melewati rekening Pemda, sekarang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan langsung mentransfer ke rekening guru.
Selain itu, pemerintah juga telah membuat program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tahun ini, sebanyak 565 ribu guru honorer memperoleh bantuan tersebut senilai Rp 600 ribu.
BSU sendiri adalah insentif bagi warga yang punya gaji di bawah Rp 3,5 juta. Saat ini ada sebanyak 17,3 juta warga dengan gaji sebesar itu.
Penyaluran akan dimulai pada Juni 2025. Total anggaran BSU mencapai Rp 10,72 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(cyu/nwk)
