.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani menyampaikan terkait seleksi guru Sekolah Rakyat. Pengajar di sekolah ini akan melibatkan guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Dan guru yang disiapkan sudah kita bicarakan prosesnya dan nanti kolaborasi," kata Nunuk dalam Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) bersama Dirjen GTK Kemendikdasmen di Gedung D Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Rabu (4/7/2025).
Guru-guru yang diseleksi adalah mereka yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan (Serdik)."Jadi dari kandidat kami yang sudah berserdik itu kita akan siapkan 3 kali lipat jumlahnya untuk diseleksi oleh Kemensos," kata Nunuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang diutamakan adalah mereka yang lulusan PPG, karena ternyata lokasi-lokasi sekolah rakyat itu adalah daerah yang tidak memiliki guru," lanjut Nunuk.
Adapun pembukaan formasi akan dilakukan KemenpanRB berdasarkan usulan Kemensos. Lalu KemenpanRB akan membentuk panitia perekrutan yang di mana ada pihak Kemendikdasmen.
"Nah untuk saat ini sekolah yang akan pergi adalah 100 lokasi sekolah, dengan jumlah kedua guru diperkirakan mencapai 1.514 guru," kata Nunuk.
Nunuk menjelaskan mengapa guru yang dilibatkan adalah fresh graduate karena faktor kesiapan mengajar dan menetap di asrama. Adapun guru senior yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mungkin dilibatkan karena Indonesia sendiri masih kekurangan 700.000 guru.
"Karena mereka akan tinggal, akan dites kemampuannya, dites kemampuan bahasa Inggris, dites karakter, mereka harus tinggal di asrama, pendampingan anak lagi," kata Dirjen GTK.
Sekolah Rakyat ini akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Siswa yang bersekolah adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jumlah siswa di setiap sekolahnya diperkirakan 1.000 orang. Persebaran sekolah ada di 100 titik seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan sistem pembelajaran akan menggunakan fasilitas berinovasi. Setiap siswa akan diberikan iPad sebagai platform mencatat.
"Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja," katanya dikutip dari laman Kemensos.
Adapun proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Seleksi dilakukan dengan mensurvei langsung tempat tinggal siswa dan lewat asesmen.
Konsep Sekolah Rakyat adalah berasrama. Sehingga guru-guru juga harus siap tinggal di sekolah untuk mendampingi siswanya.
"Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu," tegas Agus.
(cyu/nwk)
