.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berikan tanggapan terkait segera hadirnya Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya ini adalah amanat dari Presiden Prabowo Subianto.
"Itu memang pesan Pak Presiden kepada Pak Menteri Sosial dan Pak Menteri Sosial sudah bertemu dengan kami (Kemendikdasmen)," ujarnya kepada wartawan usai acara Pembukaan Sidang Tanwir I 'Aisyiyah di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Perlu Pembicaraan Lintas Kementerian
Meski sudah sempat bertemu, Mu'ti menilai perlu pembicaraan lebih lanjut terkait masalah pelaksanaan Sekolah Rakyat antarkementerian. Koordinasi ini menurutnya agar pelaksanaan Sekolah Rakyat bisa sejalan dengan sekolah umum dan Sekolah Unggulan Garuda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti mungkin perlu bicara lebih lanjut antarkementerian, lintas kementerian. Karena itu adalah perintah Presiden dan kami berusaha untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya," tambah Mu'ti.
Agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai sekolah yang akan dibangun pemerintah, Mu'ti mengaku akan mencari skema yang tepat. Diharapkan, skema tersebut nanti dapat menghindari kekhawatiran masyarakat terhadap kehadiran tiga jenis sekolah pemerintah tersebut.
"Soal ini nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya, kami belum mendapatkan arahan. Tetapi secara nonformal, sudah ada pembicaraan awal antara kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Sosial," tegas Sekum PP Muhammadiyah itu.
Semua Anak Punya Kesempatan Tempuh Pendidikan Bermutu
Banyaknya jenis sekolah yang akan dilaksanakan pemerintah menurut Mu'ti selaras dengan visi pendidikan nasional, yakni pendidikan bermutu untuk semua.
Mu'ti berpendapat, perbedaan status sosial dan ekonomi pada anak-anak tak lantas menjadikan mereka tidak akan dapat mengakses pendidikan unggul. Ia mengatakan Pemerintah mencoba memberikan kesempatan yang sama untuk semua anak Indonesia.
"Jadi jangan berpikir bahwa mereka yang punya status sosial ekonomi tidak mampu itu pendidikannya tidak unggul," jelas Mu'ti.
"Justru yang dikehendaki Pak Presiden itu mereka, yang secara ekonomi ini belum beruntung, berkesempatan mendapatkan belajar di sekolah yang bermutu," imbuhnya.
Tentang Sekolah Rakyat
Kehadiran Sekolah Rakyat sempat disinggung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar. Sosok yang akrab dipanggil Cak Imin ini mengatakan Presiden Prabowo akan membangun Sekolah Rakyat di bawah wewenang Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi anak dari keluarga yang tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Sebagai langkah awal, akan ada uji coba program Sekolah Rakyat di tiga titik wilayah Jabodetabek .
Cak Imin mengatakan Sekolah Rakyat akan berupa sekolah asrama atau boarding school. Fungsinya antara lain agar gizi siswa terjamin.
"Sebetulnya yang diutamakan boarding school-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani," katanya dikutip dari arsip detikEdu.
Wacana kehadiran Sekolah Rakyat disambut baik Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Menurutnya ini adalah upaya memeratakan pendidikan di Indonesia dan pemerataan ekonomi bagi warga.
Namun, Hetifah mengingatkan bila kehadiran Sekolah Rakyat harus bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Prosesnya juga harus dicermati agar implementasinya sesuai tujuan awal.
"Apakah harus membangun sekolah tersendiri atau itu (yang sudah ada), nanti itu bagian dari satu proses kajian ya. Tapi, prinsipnya kami tahu itu niatnya sangat bagus untuk membuka akses kepada masyarakat yang tidak mampu," katanya.
(det/twu)
