Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan pendidikan formal tidak terpengaruh dengan keberadaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah. Pasalnya, skema sekolah rakyat berbeda.
Menurut Mu'ti, skema sekolah rakyat berbeda dengan sekolah atau pendidikan formal. Sebab sekolah rakyat dikhususkan untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dan polanya beda dengan sekolah formal.
Selain itu, terang Mu'ti, kurikulumnya juga didesain multi entry dan multi exit sehingga para siswa bisa masuk kapan saja, tidak harus seperti sekolah formal yang masuk bersama, belajar dengan mata pelajaran yang sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Modelnya bukan seperti sekolah formal sehingga tidak ada persoalan sepertinya dengan existing sekolah yang sekarang ini sudah berkembang dan sekolah ini juga tidak sama dengan sekolah paket A, B dan C," kata Mu'ti di saat berada di Lamongan, Rabu (23/4/2025).
Mu'ti sendiri mengaku akan mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat. Sesuai dengan inpres yang terbaru, penyelenggaranya adalah Kementerian Sosial tapi dalam pelaksanaannya Kementerian Pendidikan Menengah dilibatkan dalam dua bidang, yaitu untuk pengadaan dan rekrutmen pendidikan dan desain kurikulum.
"Jadi sekarang progres dan sebagainya mungkin sebaiknya ditanyakan kepada Pak Menteri Sosial karena beliau yang memang ditugaskan pak presiden untuk melaksanakan program itu tapi kami secara kelembagaan sudah komunikasi untuk pengembangan atau penyusunan kurikulum dan rekrutmen gurunya," ujarnya.
"Nanti sudah waktunya dibuka ketika itu sudah dibuka dan sudah diketahui berapa kebutuhan gurunya mudah-mudahan program ini bisa segera berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
(abq/iwd)