Mantan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012-2017, Basuki Tjahaja Purnama menanggapi usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ahok tetap mendukung kehadiran zonasi, tetapi perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya.
"Saya mendukung zonasi (untuk ada). Zonasi ini harus tetapi pelaksanaannya mesti bagaimana dulu (diperhatikan)," kata sosok yang akrab dipanggil Ahok itu, dalam acara Berembuk Berdampak 10 tahun Seruni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) di Balai Sidang UI, Depok, Senin (25/11/2024).
Perlu Kepala Daerah yang Pro Rakyat
Ahok turut membagikan kisahnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia sempat marah karena banyak siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sulit bersekolah meski tinggal dekat dengan sekolah.
"Lalu saya mulai kasih kuota seandainya nilainya pun tidak pintar-pintar banget. Yang tidak mampu justru harus sekolah dekat rumahnya, (sedangkan) orang mampu bisa sekolah lebih jauh," ungkapnya.
Namun, Ahok menyadari pemikiran tersebut tidak serta-merta bisa diterapkan. Hal ini karena sekolah tetap butuh siswa yang pintar.
Eks Komisaris Utama Pertamina itu juga tidak bisa memungkiri bila di lapangan banyak oknum yang mencurangi sistem zonasi. Baik mencurangi administrasi dan nilai.
"Lalu yang terjadi apa, pemalsuan nilai. Itu oknum tidak semuanya," tegas Ahok.
Untuk mengurangi berbagai permasalahan zonasi yang terus berulang, satu hal yang bisa dilakukan adalah memiliki pemimpin atau kepala daerah yang mau membuka diri, mau mendengar keluhan, dan mengeluarkan kebijakan yang pro dengan rakyat.
Bukan hanya di tingkat pusat, Ahok menilai diperlukan otonomi desentralisasi sebuah tempat kerja. Karena daerah lebih paham dengan keadaan yang ada di lapangan, namun tetap pelaksanaannya harus diawasi ketat.
"Desentralisasi sebuah tempat kerja itu harus karena daerah lebih paham. Tapi kalau ga ada pengawasan ketat, (oknum) tertarik untuk korupsi (dan curang) rusak ini," urainya.
Keputusan Zonasi Februari 2025
Di tempat berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan belum mengambil keputusan terkait sistem zonasi di PPDB. Semua sedang dalam proses pengkajian dan keputusan akan disampaikan pada Februari 2025.
"Kita belum ada keputusan apakah kita akan melanjutkan seperti skema sekarang atau misalnya menghapuskan sama sekali atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan," ujarnya usai Upacara Hari Guru Nasional 2024 di Gedung A Komplek Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Sampai saat ini, Kemendikdasmen sudah melakukan tiga kali kajian terkait zonasi. Pertama dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, kedua dengan pakar, ketiga dengan organisasi-masyarakat.
Ia berharap jika selambat-lambatnya pada Februari 2025, keputusan dari sistem PPDB Zonasi bisa diumumkan.
"Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026," pungkas Mu'ti.
Sebagai informasi, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sempat meminta sistem zonasi di PPDB dihilangkan atau dihapuskan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Gibran menyebut arahan itu sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rakor yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tersebut digelar Kemendikdasmen di Jakarta, pada Senin (11/11/2024) lalu.
"Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan. Pak ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran.
Simak Video "Video: Respons Mendikdasmen soal Gibran Minta Zonasi PPDB Dihapus"
(det/faz)