.webp)
Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI turun tangan guna menggali penyebab lonjakan biaya pendidikan di Indonesia. Meski anggaran sudah naik, besaran tersebut tidak selaras dengan biaya pendidikan terkini.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar Rp 665,02 triliun. Angka ini naik sebesar 7 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Kendati demikian, kenaikan anggaran tidak selaras dengan beban biaya pendidikan terkini.
Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan Rp 98,9 triliun, setara 15 persen dari anggaran pendidikan. Sedangkan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 346,5 triliun, setara 52 persen anggaran pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam menemukan akar masalah, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Ia mendorong agar organisasi masyarakat turut serta memberikan masukan dan aspirasi.
"Kita (Panja Pembiayaan Pendidikan) ingin tahu apa yang membuat pendidikan cukup mahal. Kami harus menghasilkan rekomendasi yang solutif. Jadi, kami harus mengetahui sebetulnya seberapa besar 'cost' pendidikan itu (di berbagai tingkat pendidikan) dan mana (anggaran pendidikan) yang seharusnya jadi prioritas?" ungkap Dede dalam laman DPR RI dikutip Jumat (7/6/2024).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan seberapa efektif Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) berkontribusi dalam mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia. Ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
"Kami harus tahu dimana sih 'beban biaya' terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan 'insight' yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah (biaya pendidikan) ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu (menyelesaikan) masalah (biaya pendidikan)," pungkasnya.
(nir/nwy)
