.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan usulan DPRD DKI Jakarta mengenai sekolah gratis. Pihaknya menyatakan jika sekolah gratis bisa mengatasi persoalan pendidikan yang selama ini membebani masyarakat.
"Mengingat program gratis seperti ini akan lebih menguntungkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono dalam Antara, Jumat (3/5/2024).
Joko menilai program sekolah gratis dan sejenisnya seharusnya bisa lebih efektif untuk mengatasi keluhan di masyarakat. Usulan ini mengingat tak sedikit keluhan mengenai penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dinilai tidak tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko berharap, usulan sekolah gratis ini bisa menjadi pertimbangan untuk menyamakan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di Jakarta.
Persoalan KJP Plus dan KJMU
Beberapa waktu lalu, ramai penyaluran KJP Plus dan KJMU yang tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, tak sedikit siswa yang tak lagi mendapatkan bantuan tersebut.
Kini, Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan jika masalah tersebut sudah teratasi.
"Bisa disampaikan bahwa persoalan KJP dan KJMU sudah selesai," ujarnya.
DPRD Desak Pemprov Jakarta Buat Sekolah Gratis
Adapun usulan sekolah gratis datang dari anggota Komisi E DPRD DKI Basri Baco. Menurutnya, Pemprov Jakarta perlu menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pemerataan sekolah.
"Banyak sekali masalah terkait KJP, mulai dari tidak tepat sasaran, tidak adil dan tidak merata sehingga daripada begitu kita bikin gratis aja sekalian," ujarnya.
Oleh karena itu, Baco mengusulkan agar sekolah gratis agardikaji dan dipertimbangkan oleh Pemprov. Menurutnya, sekolah gratis tak jauh berbeda dengan dana untuk KJP Plus.
"Tinggal menambah sedikit, contoh KJP kita habisnya Rp 4 triliun, tinggal menambah mungkin Rp 800 juta atau menjadi Rp 5 triliun tapi urusan selesai," paparnya.
Ingatkan Pentingnya Pendidikan Gratis
Baco juga mengingatkan pentingnya sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta. Ia membeberkan 50 persen siswa di sekolah negeri berasal dari golongan keluarga mampu.
"Sedangkan di swasta sekolah grade C dan D 100 persennya orang tidak mampu dan bayar, jadi sangat tidak adil," kata Baco.
Menurutnya sekolah gratis merupakan cita-cita agar anak dari keluarga mampu maupun tidak mampu memiliki hak sama untuk menuju kesejahteraan dan kesuksesan. Tanpa pendidikan, sulit untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Jakarta.
Ia berharap adanya sekolah gratis mampu mengentaskan sejumlah masalah pendidikan seperti ijazah tertahan di sekolah swasta lantaran anak putus sekolah.
"Di Jakarta tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah, kecuali dia nggak mau sekolah itu lain cerita," ujarnya.
(nir/twu)
