Ketua Komisi X DPR Saran ke Nadiem soal PPDB: Ambil Langkah Konkret

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mulai memikirkan jalan keluar polemik PPDB zonasi. Dia menyarankan supaya Nadiem mulai meningkatkan sistem PPDB mulai dari tahap seleksinya hingga proses adaptasi siswa baru.

"Kalau mau jujur, setiap tahun selalu muncul berbagai kasus seputar penerimaan siswa baru. Mas Menteri pun baiknya tak mengeluh," kata dia.

"Ambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas PPDB baik pada proses seleksi, proses penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah," terangnya (31/7/2023), dikutip dari detikNews.

Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan permasalahan seputar PPDB berulang setiap tahun. Dia mencatat, di antaranya terdapat manipulasi Kartu Keluarga (KK) agar bisa diterima di sekolah tertentu, siswa titipan, atau praktik jual beli kursi sekolah negeri.

Syaiful Huda juga mencatat ada sekolah yang kelebihan siswa di kawasan perkotaan, sedangkan sekolah negeri di kawasan rural ada banyak yang kekurangan siswa. Dia turut mengemukakan beragam masalah yang muncul ketika peserta didik diterima di sekolah masing-masing, seperti pungli dan kewajiban membeli seragam hingga buku pelajaran tertentu.

"Selain itu saat pengenalan lingkungan sekolah juga kerap memicu masalah mulai dari kasus perploncoan hingga memicu korban tewas. Pun juga ada materi-materi MPLS yang aneh-aneh seperti pelatihan penggunaan senjata laras panjang di sebuah pesantren di Magetan," ujarnya.

Sarankan Adanya Satgas PPDB

Syaiful Huda turut menilai, adanya beragam problem dalam PPDB ini terjadi karena pengawasan dari pemerintah yang lemah. Menurutnya dibutuhkan lembaga khusus lintas instansi guna mengawasi proses penerimaan murid baru, contohnya Satgas PPDB.

"Hanya saja keberadaan Satgas PPDB ini sifatnya masih imbauan di mana kepala daerah bisa membentuk maupun tidak. Ke depan, pemerintah harus mewajibkan setiap kepala daerah untuk membentuk Satgas ini dengan kejelasan tugas maupun personelnya," jelasnya.

Namun, Syaiful Huda juga menegaskan bahwa pihak sekolah tetap bisa melakukan kekhasan masing-masing. Hanya saja, tetap harus dalam pengawasan tim Satgas PPDB.