Soroti PPDB Jatim, Aliansi Pelajar dan Mahasiswa: Masuk Sekolah Negeri Makin Ribet

ADVERTISEMENT

Soroti PPDB Jatim, Aliansi Pelajar dan Mahasiswa: Masuk Sekolah Negeri Makin Ribet

Nikita Rosa - detikEdu
Selasa, 11 Jul 2023 18:30 WIB
Petugas Dinas Pendidikan Kota Serang (kiri) menjelaskan prioritas jarak rumah ke sekolah saat menerima keluhan orang tua calon siswa baru (kanan) yang mengalami kesulitan saat mendaftar ke sekolah yang dituju dengan sistem zonasi di Serang, Banten, Rabu (5/7/2023). Wali Kota Serang memerintahkan stafnya untuk membantu kesulitan warga dan membuka secara transparan proses penerimaan siswa baru untuk diketahui publik secara luas untuk menghindari terjadinya kecurangan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc.
Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Soroti PPDB Jatim 2023. (Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Jakarta -

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Surabaya menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA sederajat 2023 di Jawa Timur (Jatim). Aliansi ini menagih hasil pemerataan dari sistem PPDB tersebut.

Diketahui, PPDB Jatim 2203 menerapkan sistem zonasi sekaligus indeks sekolah berbasis rata-rata nilai alumni sekolah. Kendati demikian, Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Syahrizal Fathir menganggap bahwa penyelenggara PPDB di Jatim tidak serius dalam mendorong pemerataan sekolah yang digembar-gemborkan.

"PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jatim konsisten mengecewakan selama 4 tahun terakhir. Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya," ujarnya dalam detikJatim dikutip Selasa (11/7/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelajar kelas 3 salah satu SMA Surabaya itu mengatakan bahwa Aliansi Pelajar Surabaya terus mendapat keluhan dari sesama pelajar dari tahun ke tahun. Utamanya soal keterbatasan jumlah sekolah dan penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar.

"Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah dan ribet. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sistem PPDB Rawan Kecurangan

Hal senada diungkapkan oleh pendiri Aliansi Pelajar Surabaya Aryo Seno Bagaskoro. Ia sempat mengkritisi sistem zonasi PPDB di tahun pertama pelaksanaannya pada 2019.

"Kekecewaan kawan-kawan pelajar terhadap sistem PPDB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Kondisi ini memicu rawan pengambilan jalan pintas dan kecurangan sebagai upaya terakhir," katanya.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa semestinya para stakeholders, terutama pelajar, diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terkait PPDB.

"Kawan-kawan pelajar semestinya diberikan ruang bicara dan mengungkapkan gagasan. Juga mengawal secara aktif, sehingga spirit Merdeka Belajar yang diciptakan benar-benar terasa, tidak terjebak pada kebingungan di tingkat teknis," ujar Seno.




(nir/twu)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads