Aliansi Pelajar Surabaya Tagih Pemerataan Pendidikan Hasil Zonasi PPDB SMA

Aliansi Pelajar Surabaya Tagih Pemerataan Pendidikan Hasil Zonasi PPDB SMA

Denza Perdana - detikJatim
Selasa, 11 Jul 2023 01:00 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Ilustrasi PPDB (Foto: Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Surabaya -

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Surabaya menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA se-derajat di Jatim tahun ini yang menerapkan zonasi sekaligus indeks sekolah berbasis rata-rata nilai alumni sekolah. Aliansi ini menagih hasil pemerataan dari sistem PPDB tersebut.

Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Syahrizal Fathir menganggap bahwa penyelenggara PPDB SMA-SMK di Jatim tidak serius dalam mendorong spirit pemerataan sekolah yang digembar-gemborkan.

"PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jatim konsisten mengecewakan selama 4 tahun terakhir. Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya," kata pelajar kelas 3 salah satu SMA Surabaya itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia pun mengungkapkan bahwa Aliansi Pelajar Surabaya terus mendapat keluhan dari sesama pelajar dari tahun ke tahun. Utamanya soal jumlah sekolah yang terbatas dan penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar.

"Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah dan ribet. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim.

ADVERTISEMENT

Hal senada diungkapkan oleh pendiri Aliansi Pelajar Surabaya Aryo Seno Bagaskoro yang mengkritisi sistem zonasi PPDB di tahun pertama pelaksanaannya pada 2019.

"Kekecewaan kawan-kawan pelajar terhadap sistem PPDB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Kondisi ini memicu rawan pengambilan jalan pintas dan kecurangan sebagai upaya terakhir," katanya.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga ini mengatakan bahwa semestinya para stakeholder, utamanya pelajar sebagai penikmat kebijakan diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terkait PPDB.

"Kawan-kawan pelajar semestinya diberikan ruang bicara dan mengungkapkan gagasan. Juga mengawal secara aktif, sehingga spirit Merdeka Belajar yang diciptakan benar-benar terasa, tidak terjebak pada kebingungan di tingkat teknis," ujar Seno.




(dpe/iwd)


Hide Ads