Direktur INOVASI dari Australia Ingatkan Pendidikan Tidak Jadi Alat Politik

Direktur INOVASI dari Australia Ingatkan Pendidikan Tidak Jadi Alat Politik

Nikita Rosa - detikEdu
Rabu, 07 Des 2022 10:00 WIB
Mark Heward Direktur INOVASI Kemdikbud
Mark Heward Direktur INOVASI Kemdikbud. (Foto: Nikita Rosa/detikedu)
Jakarta -

Direktur Program INOVASI Kemdikbud dari Australia Mark Heward mengingatkan agar pendidikan tidak menjadi alat politik. Mengikuti tahun pemilihan umum, Mark berpendapat jika perubahan pemerintahan tidak perlu diikuti dengan perubahan kurikulum.

"Supaya Pendidikan tidak usah menjadi alat politik, ya. Karena kurikulum pendidikan itu untuk anak-anak, untuk masa depan, supaya Indonesia lebih kompetitif dan sejahtera," ungkap Mark dalam Temu Inovasi ke-14 di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

"Tidak hanya di Indonesia di mana-mana kurikulum dirubah kalau ada perubahan pemerintahan. Nah itu yang tidak perlu," lanjutnya.

Program INOVASI atau Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia adalah program kemitraan Indonesia dengan Australia yang meluncurkan terobosan-terobosan pendidikan.

Fokus INOVASI berada pada peningkatan hasil pembelajaran siswa di 4 provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur serta beberapa kabupaten di Indonesia.

Mark berpendapat apabila nama kurikulum bisa saja berubah namun dengan esensi yang sama. Menurutnya, akan sulit apabila kurikulum berubah lagi.

"Karena pindah kurikulum baru dan pastinya membuat semua susah. Jadi lebih baik dia jalan terus dengan continuous improvement," papar Mark.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek Anindito Aditomo. Menurutnya, Kurikulum Merdeka akan sulit untuk diganti secara politik.

"Secara politik akan sulit sekali untuk tiba-tiba diganti lagi secara total," ujarnya.

Tambahnya apabila Kurikulum Merdeka diganti, maka pembela dari Kurikulum Merdeka akan datang baik dari sekolah, guru, maupun siswa yang merasakan manfaat dari kurikulum tersebut.

"Tentu yang akan menjadi pembela pertama adalah sekolah-sekolah, guru-guru, anak-anak yang sudah merasakan manfaatnya di Kurikulum Merdeka itu," jelasnya.

Nino, panggilan akrabnya, berpendapat bila nama dari kurikulum bukanlah suatu persoalan. Sebab Kurikulum Merdeka sendiri dirancang agar bisa terus dievaluasi, diperbaiki, dan diterjemahkan pada tiap satuan pendidikan dan daerah.

Terlebih sejak peluncuran pertama di tahun 2020, Kurikulum Merdeka sudah diadopsi oleh kurang lebih 140.000 sekolah. Ia pun optimis jika Kurikulum Merdeka akan diadopsi secara penuh oleh sekolah-sekolah di Indonesia.

"Namanya diubah pun kalo isinya sama ibaratnya bungkusnya aja berubah isinya sama kita tidak masalah. Karena semua sekolah sudah akan mengadopsi di tahun 2024," tuturnya.



Simak Video "Mau Pemilu ala Orba atau Perbaikan Demokrasi"
[Gambas:Video 20detik]
(nir/faz)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia