.webp)
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia, menyoroti tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), termasuk UGM.
Menurutnya, status tersebut menuntut kampus untuk terus menjaga kualitas pendidikan sesuai agenda strategis universitas, sekaligus tetap membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ova menegaskan jika pendidikan tidak seharusnya menjadi produk eksklusif yang sulit dijangkau masyarakat. Namun di sisi lain, PTN-BH juga memerlukan dukungan untuk mempertahankan pengelolaan layanan pendidikan dan meningkatkan kualitas.
"Status PTN-BH ini seperti swasta, harus berusaha sendiri. Tapi di sisi lain juga tidak boleh abal-abal, harus berkualitas. Keterbatasan itu merupakan hal yang tidak mudah," ujarnya dalam laman UGM dikutip Rabu (27/8/2025).
Problematika dalam PTN-BH
Hal senada juga diungkapkan Prof.WeningUdasmoro, selaku Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Menurut Prof.Wening masih ada sejumlah masalah yang masih menjadi tantangan bagiPTN-BH. Salah satunya adalah kompetisi perguruan tinggi nasional dengan internasional dalam konteks beasiswa sepertiLPDP.
Menurutnya, ada kecenderungan bagi calon mahasiswa memilih kampus luar negeri dibanding dalam negeri. Wening juga menyoroti fenomena di mana bidang studi Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) lebih diunggulkan dibanding studi sosial humaniora.
"Padahal keduanya sama-sama memiliki urgensi dan harus berjalan beriringan," imbuhnya.
Wening menegaskan perlu adanya pembenahan untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Sebab, di era tantangan perkembangan teknologi dan perubahan iklim seperti saat ini, kolaborasi lintas disiplin sangat dibutuhkan.
Tanggapan Ketua MPR
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, saat kunjungan ke UGM menegaskan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) masih memerlukan dukungan finansial dari negara untuk menopang mutu pendidikan.
Pernyataan ini lantaran istilah PTN-BH yang memposisikan seolah-olah PTN-BH seperti perguruan tinggi swasta yang diharuskan mencari pendapatan sendiri. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan dalam pemberian layanan pengajaran maupun peningkatan kualitas pendidikan.
"Saya kira Ini merupakan alarm, bahwa perguruan tinggi sedang mengalami situasi yang kurang baik. Perlu diperhatikan nantinya akan berpengaruh pada sistem pendidikan juga," tutur Ahmad Muzani.
(nir/pal)
