.webp)
Terdapat tiga persoalan mendasar pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek, Abdul Haris.
"Tiga hal itu adalah inequality of access atau ketimpangan akses pendidikan tinggi, inequality of quality atau ketimpangan dalam hal kualitas, serta kurangnya relevansi pendidikan tinggi (less relevance of higher education)," terangnya dalam sarasehan yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU) Jawa Timur di Universitas Wahab Hasbullah (UNWAHA) Jombang, Sabtu (4/5/2024), dikutip dari Antara.
Abdul Haris mengatakan pemerintah mendorong peningkatan nilai angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dan dan memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdul Haris menyebut pemerintah juga menemukan dilema ketika melihat ada 1,2 juta pengangguran terdidik berdasarkan data BPS pada 2022. Selain itu terdapat perubahan lanskap dunia kerja, yakni ijazah dan gelar akademik tak lagi jaminan mendapatkan pekerjaan.
"Dengan demikian pemerintah melalui Kemendikbud Ristek secara serius dalam membenahi hal tersebut dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi," ujarnya.
Abdul Haris menyampaikan sejumlah perguruan tinggi pun terus didorong untuk meningkat pada ranking perguruan tinggi global sekaligus meningkatkan kualitas lulusan yang siap pada profesi tertentu.
Kendati begitu, menurutnya ada kendala yang salah satunya adalah faktor lambannya perguruan tinggi dalam beradaptasi dengan perubahan yang jadi persoalan serius saat ini. Terlebih, muncul model alternatif dalam pendidikan dan pelatihan berbasis digital disebabkan fleksibilitas dan murah dalam segi operasional.
"Oleh sebab itu Dirjen Dikti partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak bisa dinafikkan," katanya.
Abdul Haris menuturkan ada sekitar 9,8 juta mahasiswa Indonesia, dengan hampir 5,1 juta mahasiswa berada di perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Diktiristek juga berkolaborasi dengan pengelola perguruan tinggi swasta, termasuk yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mengurangi ketimpangan akses layanan pendidikan tinggi, kualitas pendidikan tinggi, dan relevansi pendidikan tinggi yang bersangkutan.
Ketua LPTNU Jawa Timur, Achmad Jazidie mendukung dan menyambut baik apa yang disampaikan oleh Abdul Haris. Menurutnya LPTNU yang didirikan sejak 2010 sudah lama bersama PTS NU turut serta meningkatkan SDM bangsa dalam wadah NU.
Jazidie yang juga rektor Universitas NU Surabaya itu mengatakan di Jawa Timur sedikitnya ada 104 PTS yang berafiliasi dengan LPTNU Jatim.
"Hal ini tentu tidak sedikit," ucapnya.
(nah/nwy)
