.webp)
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof Warsito jelaskan program student loan yang tengah dikaji pemerintah RI bukan untuk mahasiswa dari keluarga miskin. Menurutnya, mahasiswa dari keluarga miskin bisa menggunakan beasiswa yang telah disediakan pemerintah seperti KIP Kuliah.
KIP Kuliah memiliki sasaran masyarakat yang memiliki ekonomi rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan data ini, sasaran beasiswa pemerintah RI menurut Warsito sekitar 30% masyarakat yang penghasilannya rendah antara desil 1-desil 3.
"Dengan data ini kami melihat untuk penduduk miskin pemerintah sejatinya telah merespon mereka yang miskin untuk kuliah dan belajar," kata Warsito dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9 yang disiarkan secara daring, Senin (18/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sehingga bila konsepnya berupa 'pinjaman' atau student loan, Warsito menyatakan sasarannya bukan lagi masyarakat miskin yang ada di desil 1-desil 3. Melainkan desil di atas 3 (desi 4-desil 5) dalam kata lain menengah menuju miskin.
"Jika kita kelompokkan mereka ini yang paling kesulitan. Karena mau masuk kategori miskin dan daftar KIP Kuliah tidak masuk kriteria lalu kalau kuliah tanpa beasiswa mereka merasakan kesulitan," tambahnya.
Jumlah Student Loan yang Diberikan
Setelah sasarannya diketahui, Warsito menjelaskan jumlah student loan yang diberikan antar mahasiswa bisa berbeda. Hal ini dihitung dari biaya kuliah dan upah minimum regional (UMR) tempat mahasiswa itu berkuliah.
"Sehingga nilainya bisa fleksibel, per mahasiswa pengajuan karena konsepnya pinjaman jadi sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan," tambahnya.
Terkait perkembangan, Warsito menegaskan student loan masih intens dibahas oleh pemerintah bersama banyak pihak. Terutama bersama lembaga non pemerintah.
Menurutnya pemerintah hanya bisa memberikan pinjaman yang terbatas untuk mahasiswa. Sehingga diperlukannya kerja sama dengan lembaga non pemerintah yang memiliki potensi besar.
Salah satu contoh yang diberikan Warsito adalah filantropi lembaga sosial dan zakat. Bantuan dana ini menurutnya besar tetapi belum bisa dimanfaatkan pemerintah secara optimal.
"Kalau kita lihat sering ditampilkan oleh baznas mencapai Rp 327 T yang bisa dikelola. Sementara sekarang baru sekitar Rp 22-Rp 25 T yang bisa dikelola. Potensi ini penting dioptimalkan sehingga konvergensi program juga bisa terlaksana," tambahnya.
Untuk itu, lembaga non pemerintah yang ingin bekerja sama diharapkan tidak perlu ragu. Karena seluruh data yang dikelola sudah valid dan saling tersinkronisasi.
"Data sudah valid dengan NIK dan NPWP serta sinkronisasi lainnya. Sehingga kami meyakini (student loan) bisa dilakukan dengan baik melalui konsep pinjaman lunak," pungkas Warsito.
(det/nwk)
