.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunda debat bakal calon presiden (bacapres) yang direncanakan pada 14 September. Debat tersebut ditunda karena dua dari tiga bacapres berhalangan hadir.
'Tantangan' debat mulai dilayangkan BEM UI sejak Agustus lalu. Dalam keterangan resminya, BEM UI mengatakan sudah mengirimkan undangan fisik pada rumah pemenangan ketiga bacapres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
"Akan tetapi, dalam perjalanannya, kami menemukan bahwa hanya terdapat satu dari tiga bakal calon presiden yang dapat hadir," tulis BEM UI dalam rilis yang diterima detikEdu, Rabu (13/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Ganjar Pranowo berhalangan hadir karena akan menjalankan ibadah umroh dari tanggal 10 sampai 16 September 2023. Prabowo Subianto juga dikabarkan berhalangan karena harus menghadiri tugas kenegaraan di luar negeri.
Dari ketiga bacapres, hanya Anies Baswedan yang tidak berhalangan hadir. Menyikapi hal ini, BEM UI memutuskan untuk menunda kegiatan debat bacapres sampai waktu yang ditentukan.
"Untuk menjaga netralitas kompetisi politik dan menjaga esensi dari penyelenggaraan kegiatan ini, kami memutuskan untuk menunda kegiatan Adu Gagasan Bakal Calon Presiden 2024," jelas BEM UI.
Siapkan Kajian Berdasarkan Rumpun Keilmuan
BEM UI menargetkan debat bertajuk Adu Gagasan itu digelar selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2023. Sembari menanti, BEM UI dan Aliansi BEM se-UI tengah menyusun kajian berdasarkan rumpun ilmu masing-masing.
"Pada kajian ini, kami sisipkan rekomendasi kebijakan yang kami pandang strategis untuk digunakan bagi presiden terpilih nanti," ujarnya.
"Oleh karena itu, kami menunggu ketiga bakal calon presiden untuk mendengar dan menjawab aspirasi kami demi masa depan bangsa," tegasnya.
Tanggapan Pihak Rektorat
Debat capres ini beriringan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, dikatakan pembolehan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, selama mendapat izin dari penanggung jawab serta tanpa atribut kampanye pemilu
Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan UI menghormati kebebasan akademik civitas akademiknya untuk berdiskusi.
"Jika pada waktunya nanti di dalam kampus akan dibahas berbagai gagasan para tokoh bangsa tentang masa depan Indonesia, maka seyogyanya penelaahannya dilakukan secara ilmiah dalam koridor kegiatan akademik," jelasnya kepada detikEdu beberapa waktu lalu.
Menanggapi debat capres akan terlaksana di UI, Amelita mengingatkan bahwa periode pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden belum dimulai.
"Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan sebelum adanya penetapan capres-cawapres belum merupakan kampanye capres-cawapres," ujarnya.
Hingga saat ini, UI masih menunggu arahan dari Kemendikbudristek terkait kebijakan kampanye di lingkungan perguruan tinggi.
"Sebagai perguruan tinggi negeri, UI selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk berkaitan dengan Pemilu. Juga pada kebijakan Kemendikbudristek RI yang pada waktunya nanti tentu akan memberi arahan berkaitan dengan kampanye Pilpres 2024," tegas Dosen Vokasi UI itu.
(nir/nwk)
