Apa yang membuat sebuah kebijakan pendidikan dianggap berhasil? Apakah karena aturannya telah tersusun rapi, prosedur telah dijalankan, dan target telah tercapai? Atau ada ukuran lain yang sering luput dari perhatian bersama? Digitalisasi administrasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan mutu, akreditasi, pelaporan kinerja, hingga berbagai indikator evaluasi terus dikembangkan. Semuanya penting, karena pendidikan membutuhkan tata kelola yang baik agar berjalan transparan dan berkelanjutan.
Namun di balik berbagai upaya tersebut, muncul kegelisahan yang tidak boleh diabaikan. Banyak pendidik menghabiskan semakin banyak waktu untuk mengisi laporan, menyusun dokumen, memenuhi indikator kinerja, atau menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan administratif.
Di banyak sekolah, pendidik mengeluhkan waktu yang seharusnya digunakan untuk mendampingi peserta didik justru tersita oleh tuntutan dokumentasi dan pelaporan. Kondisi ini bukan sekadar kesan subjektif. Berbagai survei menunjukkan bahwa beban administratif masih menjadi keluhan utama banyak pendidik. Pendidikan berpotensi mengalami pergeseran dari proses membentuk manusia menjadi proses memenuhi target-target yang dapat diukur.
Dalam situasi seperti ini, pendidikan berisiko terjebak dalam budaya pengukuran, yaitu kecenderungan menilai keberhasilan terutama berdasarkan angka, indikator, dan capaian yang dapat dilaporkan. Akibatnya, hal-hal yang menjadi inti pendidikan seperti keteladanan, kepedulian, kesabaran, dan relasi perlahan tersingkir karena sulit diterjemahkan ke dalam statistik.
Masalahnya bukan sekadar banyaknya administrasi, melainkan kecenderungan menilai manusia berdasarkan apa yang dapat diukur. Di tengah budaya yang semakin mengandalkan metrik, skor, dan keterukuran untuk menilai keberhasilan, dunia pendidikan menghadapi pertanyaan mendasar: apakah manusia masih dipandang sebagai tujuan atau sekadar objek penilaian?