Rumah, sebutan bagi setiap tempat yang pernah saya singgahi, yang kadangkala lebih nyaman dan terasa lebih baik. Yang saya sering ucap secara naluriah sewaktu ibu menelpon, atau ketika jam kantor usai.
Tinggal di Malaysia sebagai pijakan kedua dan memikul julukan diaspora Indonesia seringkali membuat saya merasa hidup di dua dunia yang berbeda. Di sini, saya bisa mengakses pendidikan dengan baik, hidup di lingkungan yang relatif stabil, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa banyak kesulitan. Namun setiap kali membuka kabar dari tanah air, hati saya terhimpit rasa bimbang: keluarga dan masyarakat di Indonesia tengah berjuang keras menghadapi gejolak ekonomi dan sosial. Seakan-akan saya hidup 'terlalu nyaman' sementara mereka di tanah air harus berjuang keras.
Kondisi Indonesia belakangan ini memang menimbulkan kekhawatiran. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87%, angka terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir (Reuters, 2025). Meski pada kuartal kedua naik menjadi 5,12%, ketidakpastian tetap membayangi, terutama bagi masyarakat kecil yang langsung merasakan imbas harga pangan dan kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Di tengah situasi itu, gelombang protes meluas. Banyak warga menilai jurang ketidakadilan semakin lebar: elit politik menikmati fasilitas mewah, sementara rakyat harus berhemat hingga titik paling dasar. Financial Times mencatat, anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai USD 3.000 (sekitar Rp 49 juta) per bulan, sepuluh kali lipat upah minimum di Jakarta, sementara sebagian besar rakyat masih berkutat dalam keterbatasan (Financial Times, 2025).
Ketidakadilan yang terasa kasat mata inilah yang membuat masyarakat turun ke jalan, dan bagi saya yang hidup di luar negeri, berita-berita itu menimbulkan luka batin tersendiri. Sebab, wajah-wajah yang ada di balik statistik itu bukan hanya sekadar 'angka ekonomi', melainkan layaknya keluarga saya sendiri di rumah.