.webp)
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menyoroti kondisi terkini Indonesia. Termasuk peristiwa miris warga sipil yang dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025).
PPI Dunia menunjukkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pada 2024 terdapat 108 kasus korupsi, sedangkan sepanjang 2025 hingga Agustus terdapat 35 kasus.
"Fakta ini menunjukkan betapa korupsi masih mengakar kuat dalam institusi negara," tulis PPI Dunia dalam keterangan yang diterima Jumat (29/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi ini membuat kepercayaan publik kepada pemerintah semakin terkikis. Terlebih, di tengah ekonomi yang tidak stabil, justru ada isu kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi akibat kenaikan PPN sebesar 12%, peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di sejumlah daerah, serta 42.385 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
"Kebijakan ini tidak hanya tidak etis, melainkan juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pengabdian kepada rakyat," lanjut PPI Dunia.
PPI Dunia dengan tegas menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang tidak mencerminkan kepekaan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat luas.
Tindakan Represif kepada Rakyat
Pada akhirnya, akumulasi kekecewaan publik terwujud dalam bentuk aksi damai pada 25-28 Agustus 2025. Publik ingin menyuarakan tuntutan atas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Namun demikian, alih-alih dijamin dan difasilitasi, kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi justru direspons dengan tindakan represif.
"Data terakhir menunjukkan bahwa hingga 28 Agustus 2025, sebanyak 351 orang telah ditangkap, termasuk 196 anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum dibebaskan," ungkap PPI Dunia.
Menurut PPI, peristiwa ini mencerminkan adanya indikasi serius pelanggaran hak asasi manusia serta pengingkaran terhadap konstitusi Republik Indonesia yang menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warga negara.
"PPI Dunia mengutuk tindakan penggunaan kekuasaan aparat berlebihan dan menuntut investigasi yang transparan, akuntabel, dan independen agar kebenaran dapat ditegakkan," tambahnya.
PPI juga mendorong Komnas HAM dan pihak penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti hal ini. Selain itu, pemerintah perlu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
PPI Dunia menyerukan solidaritas seluruh pelajar Indonesia di manapun berada untuk bersatu dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.
"Suara pelajar adalah bagian penting dari suara rakyat, dan persatuan pelajar adalah kekuatan moral yang tidak dapat diabaikan," kata PPI Dunia.
Penegakan Hukum Harus Transparan
Sementara itu PPI Dunia di Turki atau PPI Turki, mengecam dengan keras tindakan aparat yang menewaskan warga sipil. PPI Turki menuntut penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.
"Tragedi kemanusiaan ini tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi," demikian pernyataan PPI Turki.
PPI Turki juga menyerukan agar proses penyelidikan atas peristiwa ini diusut sampai tuntas dan dilanjutkan ke ranah hukum yang berlaku. Mereka juga mendesak agar hasil penyelidikan dibuka ke publik secara transparan.
"Kami PPI Turki berdiri bersama nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Kami menolak untuk diam atas ketidakadilan tersebut dan menuntut penegakan hukum yang transparan dan akuntabel," tegas PPI Turki.
(faz/nwk)
