.webp)
Kondisi Indonesia tengah disorot hingga mancanegara akhir-akhir ini. Sejumlah kekacauan yang terjadi, dipicu oleh kebijakan seperti efisiensi anggaran, PHK massal, hingga isu kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Atas kondisi yang terjadi, masyarakat dari berbagai lapisan kemudian melakukan unjuk rasa di sejumlah daerah. Namun, tragedi terjadi di Jakarta saat pengemudi ojek online yang sedang bekerja, dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) milik Brimob hingga tewas, pada Kamis (28/8/2025) lalu.
Pakar Hukum dan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan, brutalitas aparat terus menerus terjadi di Indonesia. Ini sering kali tidak pernah diminta pertanggungjawaban secara terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kisah terbunuhnya Affan (korban tewas yang dilindas mobil Brimob), itu adalah refleksi dari rezim penguasa yang tidak pernah tegas terhadap persoalan-persoalan kekerasan yang terus menerus terjadi dan tanpa pertanggungjawaban," ungkapnya kepada detikEdu, ditulis Sabtu (30/8/2025).
Presiden Harus Bertanggung Jawab Atas HAM
Tak langsung merespons usai warga sipil dilindas mobil Brimob, Presiden Prabowo Subianto baru menyampaikan pernyataan pada esok harinya. Prabowo mengaku terkejut dan kecewa atas apa yang terjadi.
"Saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan," kata Prabowo lewat video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (29/8/2025)
Presiden juga meminta agar kasus diusut sampai tuntas. "Saya sudah perintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan," tutur Prabowo.
Herlambang berpendapat, presiden tidak seharusnya hanya mengungkapkan perasaan sedih dan kecewa. Karena sebagai presiden, Prabowo harus bertanggung jawab atas segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
"Kegagalan melindungi HAM artinya kegagalan pemerintah, dan brutalitas yang terus berulang adalah bagian dari sikap presiden yang tidak pernah tegas dan lugas menggunakan wewenang konstitusionalnya," kata Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM tersebut.
"Ini yang saya kira, untuk pemerintah hari ini, khususnya Presiden Prabowo dan Gibran harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi ga cukup dengan permohonan maaf karena ini adalah refleksi dari kekejaman yang terus dibiarkan, brutalitas aparat yang terus dibuat permisif oleh pemerintah," lanjutnya.
Negara Rusak karena Praktik Politik Oligarki
Herlambang menilai keadaan Indonesia saat ini bukan sekadar polisi yang sering kali arogan dan sering kali bertindak di bawah standar profesional. Namun juga penguasa, khususnya istana dan senayan, yang selama ini juga membiarkan praktik kekuasaan ini.
"Karena mereka berkepentingan atas proyek-proyek oligarki, atas situasi yang di mana mereka ditopang oleh institusi kepolisian di dalam menangguk keuntungan- di dalam proyek-proyek pembangunan," ujarnya.
Menurutnya, situasi yang terjadi juga bukan semata karena DPR. Lebih luas, karena adanya praktik politik oligarki, sebuah sistem yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang membentuk elit.
"Ini rusaknya negara hukum akibat praktik embedded oligarchy politics, politik kuasa oligarki melekat dalam sistem ketatanegaraan," tutur Herlambang.
"Aturan-aturan yang dibuat terus menerus menyengsarakan rakyat karena dibentuk dari logika struktur menebalkan akumulasi kapital. Ini yang menyebabkan penderitaan rakyat meluas, tapi di saat bersamaan tak bisa dirasakan elit kekuasaan, apalagi berharap mereka peka," pungkasnya.
(faz/pal)
