Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyaksikan debat capres khusus mengenai pendidikan pada Minggu, 4 Februari 2024. Mereka menilai gagasan ketiga debat capres masih bersifat gimmick dan normatif.
"Menyimak debat Capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional," ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan resmi dikutip Senin (5/2/2024).
Satriwan menyayangkan, ketiga capres belum memperhatikan data-data aktual. Selain itu, ia belum menemukan solusi konkret yang menunjukkan ragam masalah kualitas pendidikan Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu permasalahan yang menurutnya belum menawarkan solusi adalah mengenai biaya pendidikan.
Sekolah Gratis Belum Terbahas
Satriwan menyoroti janji pasangan 01 berupa sekolah gratis. Menurutnya, janji tersebut belum terurai dengan baik.
Program Makan Siang dan Susu Gratis
Satriawan juga menelaah janji pasangan nomor urut 02 tentang program makan siang dan susu gratis. Dia mempertanyakan rencana penggunaan anggaran dana pendidikan untuk program tersebut.
Mengacu pada UUD Tahun 1945, pasal 31, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan. Diketahui, APBN untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun. Apabila Rp 400 triliun dipakai untuk program makan siang dan susu gratis, maka jelas berpotensi bertentangan dengan UUD 1945.
Gaji Guru Tidak Masuk Akal
Sementara untuk janji pasangan capres nomor urut 03, yakni akan memberikan gaji guru sebesar Rp 20-30 juta per bulan, menurutnya solusi ini tidak masuk akal.
Ia menguraikan gaji Rp 20-30 juta yang dijumlahkan dengan total guru sebanyak 3,3 juta orang, maka anggaran APBN akan terkuras hingga lebih dari Rp 1.000 triliun.
"Tapi lagi-lagi para capres tidak menyinggung persoalan mendasar ini dalam debat," tutur Satriawan dengan nada kecewa.
(nir/nwy)