Peristiwa G30S 1965 menjadi salah satu titik balik paling penting sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Gerakan yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 itu diawali dengan penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Enam jenderal dan satu perwira pertama kemudian ditemukan tewas di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
G30S memicu rangkaian peristiwa jauh lebih besar daripada penculikan dan pembunuhan para perwira itu sendiri: operasi militer, penangkapan, kekerasan politik, perubahan keseimbangan kekuasaan, serta pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau kelompok kiri di berbagai daerah.
Dalam sejarah Indonesia, peristiwa ini sering disebut G30S/PKI. Namun, penggunaan istilah tersebut perlu diberi konteks. Bagi sejumlah sejarawan, istilah G30S/PKI merupakan bagian penting dari narasi resmi Orde Baru yang menempatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pihak utama di balik gerakan tersebut.
Pada masa Orde Baru, pemerintah secara resmi menggambarkan G30S sebagai gerakan yang dirancang dan dijalankan PKI. Narasi tersebut kemudian disebarkan melalui buku sejarah, pendidikan, museum, monumen, serta berbagai produk budaya. Dalam narasi resmi tersebut, istilah G30S/PKI digunakan untuk menghubungkan gerakan 30 September secara langsung dengan PKI.
Salah satu tantangan paling awal terhadap narasi resmi mengenai G30S datang dari Cornell Paper, penelitian Benedict Anderson dan Ruth McVey yang disusun pada Januari 1966. Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia saat itu, mereka mempertanyakan kesimpulan PKI merupakan dalang utama dan mengajukan hipotesis bahwa G30S lebih mungkin berakar pada konflik internal Angkatan Darat.
Setelah berakhirnya Orde Baru kajian tentang hubungan antara G30S, pimpinan PKI, unsur militer, serta kondisi politik saat itu terbuka. John Roosa dalam Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia meneliti keterlibatan jaringan PKI dan tokoh-tokohnya dalam G30S, tetapi analisisnya tidak sama dengan narasi sederhana bahwa seluruh PKI sebagai organisasi merancang gerakan tersebut.
G30S kemudian diikuti kekerasan politik dalam skala jauh lebih luas. Anggota PKI, organisasi yang berafiliasi dengannya, serta orang-orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan komunisme menjadi sasaran penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan di berbagai wilayah Indonesia.
Peristiwa tersebut berlangsung terutama pada akhir 1965 hingga 1966.
Peristiwa G30S juga menjadi titik balik dalam politik Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar kepada Letnan Jenderal Soeharto. Soeharto menggunakan kewenangan yang diperolehnya untuk mengambil sejumlah tindakan politik, termasuk pembubaran PKI pada 12 Maret 1966.
Kekuatan politik Sukarno kemudian terus melemah. Pada 1967, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Bagaimana Kronologi G30S/PKI 1965?
1. Penculikan sejumlah perwira Angkatan Darat
Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok yang kemudian dikenal sebagai G30S bergerak di Jakarta.
Sejumlah pasukan mendatangi kediaman beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Sasaran utamanya adalah sejumlah jenderal yang dianggap terkait dengan kepemimpinan Angkatan Darat.
Enam jenderal menjadi korban, yaitu:
1. Letnan Jenderal Ahmad Yani
2. Mayor Jenderal R. Soeprapto
3. Mayor Jenderal M.T. Haryono
4. Mayor Jenderal S. Parman
5. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
Dalam peristiwa yang sama, Lettu Pierre Andreas Tendean juga menjadi korban. Jenderal A.H. Nasution yang menjadi salah satu sasaran berhasil meloloskan diri. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dalam serangan tersebut dan kemudian meninggal dunia. Tendean yang merupakan ajudan Nasution ikut dibawa oleh kelompok penculik setelah diduga disangka sebagai Nasution.
2. RRI digunakan untuk mengumumkan gerakan
Pada 1 Oktober 1965 pagi, gerakan menguasai sejumlah titik strategis di Jakarta dan menggunakan RRI untuk menyampaikan pengumuman.
Melalui siaran tersebut, Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan menyatakan bahwa gerakan telah mengambil tindakan untuk menggagalkan apa yang disebut sebagai rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Pengumuman melalui RRI menjadi sangat penting karena radio ketika itu merupakan sarana komunikasi massa utama. Gerakan juga mengumumkan perubahan dalam struktur pemerintahan dan militer. Namun, pengumuman tersebut tidak menghasilkan konsolidasi kekuasaan yang bertahan lama.
3. Soeharto mengambil kendali operasional Angkatan Darat
Pada saat Ahmad Yani tidak dapat menjalankan tugasnya, terjadi kekosongan dalam kepemimpinan Angkatan Darat. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, kemudian mengambil kendali operasi militer untuk menghadapi gerakan tersebut.
Pada 1 Oktober 1965, yang diambil alih Soeharto adalah kendali operasional militer Angkatan Darat, bukan langsung pemerintahan Republik Indonesia.
Menurut arsip dan modul sejarah pemerintah, Soeharto menggerakkan pasukan untuk merebut kembali fasilitas strategis yang dikuasai G30S.
4. RRI dan fasilitas strategis direbut kembali
Pada sore 1 Oktober, pasukan Angkatan Darat bergerak untuk menguasai kembali sejumlah fasilitas strategis. RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi berhasil direbut kembali. Pasukan kemudian bergerak menuju kawasan Halim Perdanakusuma yang dianggap sebagai salah satu basis gerakan.
Pada 2 Oktober, operasi militer berlanjut ke kawasan Halim. Satuan RPKAD di bawah Kolonel Sarwo Edhie Wibowo terlibat dalam operasi tersebut.
5. Presiden Sukarno berada di Halim
Pada 1 Oktober, Presiden Sukarno berada di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Sumber pemerintah menyebut Soekarno pergi ke Halim dengan alasan untuk mempermudah tindakan penyelamatan apabila situasi memburuk. Presiden juga menyerukan agar masyarakat menjaga persatuan dan menghindari pertumpahan darah. Keberadaan Sukarno di Halim kemudian menjadi salah satu aspek yang banyak dibahas dalam kajian mengenai G30S.
6. Jenazah 6 Jenderal ditemukan di Lubang Buaya
Pada 3 Oktober 1965, lokasi tempat para perwira yang diculik ditemukan di kawasan Lubang Buaya. Kawasan tersebut berada tidak jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Pencarian kemudian mengarah pada sebuah sumur yang menjadi tempat jenazah para korban.
Pada 4 Oktober, jenazah para korban dievakuasi dari sumur tersebut. Mereka kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Para korban kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.