Sejarah G30S PKI dan Kronologi Peristiwa 30 September 1965

Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, dan menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia. Gerakan tersebut melibatkan penculikan sejumlah perwira Angkatan Darat dan menyebabkan tujuh orang yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi menjadi korban.

G30S berlangsung di tengah situasi politik Indonesia yang semakin tegang. Saat itu, persaingan antara berbagai kekuatan politik, termasuk PKI dan Angkatan Darat, semakin tajam di tengah penerapan Demokrasi Terpimpin dan konsep Nasakom oleh Presiden Soekarno.

Sejarah G30S PKI

Dalam situasi genting tersebut, PKI yang dipimpin DN Aidit berkembang menjadi salah satu kekuatan politik besar. Partai ini memiliki basis dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh dan petani, serta menjalin hubungan politik yang dekat dengan Soekarno.

Di sisi lain, hubungan PKI dengan Angkatan Darat semakin tegang. Perbedaan kepentingan muncul dalam sejumlah persoalan politik dan keamanan, termasuk gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang melibatkan buruh dan petani bersenjata.

Ketegangan politik juga dipengaruhi isu mengenai Dewan Jenderal, yang disebut sebagai kelompok jenderal Angkatan Darat yang dituding memiliki rencana mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno.

Pada saat yang sama, beredar pula kabar mengenai kondisi kesehatan Soekarno sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai arah kekuasaan jika kondisi presiden memburuk. Dalam suasana politik yang semakin penuh persaingan tersebut, G30S kemudian terjadi pada penghujung September 1965.

Kronologi G30S PKI

G30S berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Rangkaian peristiwa ini diawali dengan persiapan dan koordinasi pasukan, kemudian dilanjutkan dengan penculikan sejumlah perwira TNI AD pada dini hari 1 Oktober 1965.

Gerakan tersebut dipimpin Letkol Untung dari Batalion I Resimen Cakrabirawa. Dalam pelaksanaannya, Lettu Dul Arief ditunjuk untuk memimpin pasukan penculik. Sekitar pukul 03.00 WIB, pasukan bergerak menuju sejumlah rumah perwira TNI AD.

Enam jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Seorang perwira lainnya, Lettu Pierre Tendean, turut menjadi korban.

Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari penculikan, tetapi putrinya, Ade Irma Suryani, dan ajudannya, Lettu Pierre Tendean, menjadi korban. Brigadir Polisi K.S. Tubun juga gugur saat mengawal rumah Dr. J. Leimena.

Peristiwa serupa turut terjadi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono menjadi korban dalam rangkaian peristiwa tersebut karena menolak mendukung gerakan.

Setelah penculikan berlangsung, pasukan G30S menguasai gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta. Melalui siaran radio, mereka mengumumkan Dekrit Nomor 1 yang menyatakan bahwa gerakan tersebut bertujuan menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal yang dituding hendak mengambil alih kekuasaan.

Pada 1 Oktober 1965, setelah menerima laporan mengenai hilangnya sejumlah perwira TNI AD, Mayjen Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi dan melakukan penindakan.

Pasukan TNI kemudian bergerak untuk menguasai kembali sejumlah lokasi strategis, termasuk Lapangan Merdeka. Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo untuk merebut gedung RRI dan pusat telekomunikasi.

Setelah kedua fasilitas tersebut berhasil dikuasai, Soeharto menyampaikan pengumuman melalui radio sekitar pukul 20.00 WIB. Ia menyatakan telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S, serta memastikan bahwa Presiden Soekarno dan Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat.

Pada 2 Oktober 1965, operasi dilanjutkan ke Halim Perdanakusuma, yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi pergerakan pasukan G30S. Pada hari yang sama, berdasarkan petunjuk polisi Sukitman yang lolos dari penculikan, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di sebuah sumur tua di Lubang Buaya.

Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober 1965. Sehari kemudian, para korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.

Pahlawan Revolusi Korban G30S PKI

Tujuh perwira Angkatan Darat yang menjadi korban G30S dan jenazahnya ditemukan di Lubang Buaya kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Berikut profil singkat ketujuh Pahlawan Revolusi tersebut.

1. Jenderal Anumerta Ahmad Yani

Dilansir CNN, Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 19 Juni 1922. Ia menempuh pendidikan militer pada masa pendudukan Jepang, termasuk pendidikan PETA di Bogor. Setelah Indonesia merdeka, Yani terlibat dalam berbagai operasi militer dan kemudian dipercaya menduduki posisi penting di Angkatan Darat.

Ia pernah terlibat dalam penanganan berbagai konflik bersenjata, termasuk operasi menghadapi DI/TII dan PRRI. Ahmad Yani menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat ketika menjadi salah satu sasaran penculikan pada 1 Oktober 1965.

2. Letjen Anumerta R Soeprapto

Raden Soeprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 20 Juni 1920. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif dalam perjuangan bersenjata dan pernah menjadi bagian dari lingkungan perjuangan Jenderal Sudirman.

Kariernya berkembang melalui sejumlah jabatan di lingkungan militer, termasuk di Sumatra dan Jawa. Menjelang G30S, Soeprapto menjabat sebagai salah satu pejabat penting di lingkungan Angkatan Darat sebelum diculik dan menjadi korban.

3. Letjen Anumerta S Parman

Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 4 Agustus 1918. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan TKR yang kemudian berkembang menjadi TNI.

Parman memiliki pengalaman dalam bidang intelijen dan pernah menjalani pendidikan militer di Amerika Serikat. Ia juga pernah mendapat penugasan di Inggris. Pengalaman tersebut mengantarkannya ke sejumlah posisi penting di Angkatan Darat sebelum menjadi korban G30S.

4. Letjen Anumerta M T Haryono

Mas Tirtodarmo Haryono lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924. Sebelum aktif sebagai tentara, Haryono sempat menempuh pendidikan kedokteran pada masa pendudukan Jepang.

Haryono dikenal menguasai sejumlah bahasa asing dan pernah terlibat dalam berbagai perundingan yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Belanda dan Inggris. Pengalaman tersebut turut mendukung kariernya hingga menduduki posisi penting di Angkatan Darat.

5. Mayjen Anumerta D I Panjaitan

Donald Isaac Panjaitan lahir di Balige, Sumatra Utara, pada 9 Juni 1925. Setelah Indonesia merdeka, ia bergabung dalam perjuangan militer dan kemudian menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Angkatan Darat.

Panjaitan pernah bertugas di Sumatra dan mendapatkan penugasan sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Bonn, Jerman Barat. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan menjalankan tugas di lingkungan Angkatan Darat sebelum gugur dalam peristiwa G30S.

6. Mayjen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo

Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 28 Agustus 1922. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan TKR dan menjalani karier di bidang polisi militer.

Sutoyo pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polisi Militer dan Angkatan Darat. Ia menjadi salah satu perwira yang diculik pada 1 Oktober 1965 dan kemudian ditemukan meninggal di Lubang Buaya.

7. Kapten Anumerta Pierre Tendean

Pierre Andries Tendean lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Setelah menyelesaikan pendidikan militer, ia mendapat sejumlah penugasan sebelum menjadi ajudan Jenderal A H Nasution.

Dalam peristiwa G30S, pasukan penculik yang menyasar Nasution justru membawa Tendean karena mengira dirinya adalah sang jenderal. Ia kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya dan menjadi salah satu korban yang jenazahnya ditemukan pada 4 Oktober 1965.

Apa yang Terjadi Setelah G30S PKI?

Berakhirnya gerakan pada 1 Oktober 1965 tidak langsung mengakhiri gejolak politik di Indonesia. Penindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap terkait dengan G30S terus berlangsung, sementara demonstrasi anti-PKI terjadi di Jakarta dan tuntutan agar PKI dibubarkan semakin menguat.

Di berbagai daerah juga terjadi penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan komunisme. Perkembangan tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian kekerasan politik yang lebih luas sepanjang 1965-1966.

Posisi Soeharto semakin kuat dalam perkembangan politik berikutnya. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi yang bernaung di bawahnya. Perubahan politik terus berlangsung sepanjang 1966 hingga kekuasaan Soekarno semakin berkurang.

Pada 1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Rangkaian tersebut menjadi tahap penting dalam peralihan dari era Demokrasi Terpimpin menuju pemerintahan Orde Baru.

G30S masih menjadi salah satu peristiwa sejarah Indonesia yang banyak dikaji. Pada masa Orde Baru, narasi resmi pemerintah menempatkan PKI sebagai pihak utama di balik gerakan tersebut.

Setelah Reformasi 1998, berbagai penelitian kemudian membahas G30S dari sudut pandang yang lebih beragam, termasuk mengenai aktor, kepentingan, dan kondisi politik yang melatarbelakanginya.

Soekarno Run BWX 2026, Ribuan Pelari Ramaikan Banyuwangi!

Soekarno Run BWX 2026, Ribuan Pelari Ramaikan Banyuwangi!