.webp)
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (23/9/2025). Salah satu prioritas terbesar APBN 2026 terletak pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun.
Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp 757,8 triliun dari yang sebelumnya sekitar Rp 690 triliun. Namun, jumlah anggaran pendidikan disedot hingga Rp 223 triliun untuk program MBG.
Angka untuk MBG sangat jauh lebih banyak dari alokasi untuk program beasiswa anak-anak sekolah hingga kuliah yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun. Anggaran yang disedot MBG juga jauh lebih tinggi dari alokasi untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS yang hanya Rp 91,4 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Mana Saja Asal Sumber Anggaran MBG?
Mengutip laman Indonesia.go.id, anggaran untuk Badan Gizi Nasional yang mengelola MBG berasal dari tiga sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut rinciannya.
Sumber Anggaran MBG
1. Sektor pendidikan: Rp 223 triliun (83,4 persen)
2. Sektor kesehatan: Rp 24,7 triliun (9,2 persen)
3. Sektor ekonomi: Rp 19,7 triliun (7,4 persen)
Alokasi Pembelanjaan
- Belanja barang termasuk pengadaan makanan bergizi: Rp 261 triliun (97,7 persen)
- Belanja pegawai: Rp 3,8 triliun (1,4 persen)
- Belanja modal: sekitar Rp 3 triliun (0,9 persen)
"Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi," jelas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikutip dari Indonesia.go.id.
Menkeu Sorot Penyerapan Anggaran yang Besar dan Belum Terpakai
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya, menyampaikan pendapatnya ke Presiden Prabowo untuk mengecek penyerapan anggaran yang belum optimal. Terutama optimalisasi untuk kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran cukup besar.
"Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025) lalu.
Menkeu mengatakan akan mengecek sampai Oktober mendatang. Jika penyerapan belum optimal, maka anggaran akan dialokasikan untuk program lain yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat.
"Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur," imbuhnya.
Merespons hal ini, Kepala BGN tidak khawatir akan rencana Menkeu. Menurutnya, penyerapan anggaran MBG akan segera selesai.
"Saya nggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, insya Allah, akan selesai, apalagi Rp 71 triliun tahun ini pasti terserap," ujar Dadan dalam detikNews, dikutip Selasa (23/9/2025).
Dadan mengakui, masih ada Rp 9,1 triliun anggaran yang belum digunakan. Di sisi lain, MBG diprediksi membutuhkan tambahan anggaran Rp 50 triliun.
"Meskipun ada Rp 9,1 triliun masih dibintangi, belum bisa kita pakai, dan itu masih dalam proses membuka bintang. Namun kita memprediksi akan butuh tambahan Rp 50 triliun. Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan," paparnya.
(faz/twu)
