.webp)
Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji beri tanggapan perihal usulan agar makan bergizi gratis (MBG) diberikan menjadi uang tunai kepada orang tua siswa. Usul ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris usai banyaknya kasus keracunan MBG.
Ubaid menilai langkah terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di MBG adalah dengan menghentikan sementara program ini. Pemerintah harus mengevaluasi total dan memperbaiki sistem program ini.
"Menurut Saya langkah terbaik adalah menghentikan sementara MBG ini dan evaluasi total sembari perbaiki sistem, dan bisa juga cari berbagai alternatif model lain," tuturnya kepada detikEdu dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (20/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait usulan MBG menjadi uang tunai yang diberikan kepada orang tua, Ubaid menyebut ini langkah yang baik karena dana langsung terserap. Namun, langkah ini juga memiliki banyak risiko, seperti uang tidak digunakan untuk keperluan pemenuhan gizi.
Ia menyarankan cara pengelolaan MBG yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Menurutnya lebih baik dana diberikan langsung kepada sekolah bersamaan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana MBG di sekolah nantinya bisa dikelola oleh Komite Sekolah secara partisipatif dan akuntabel. Adapun menu MBG bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak dan menu lokal.
"Khusus dana untuk MBG ini dikelola oleh Komite Sekolah secara partisipatif dan akuntabel. Ini jauh lebih mudah dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan menu lokal sekolah," sarannya.
Urusan Makan, Bukan Prioritas Sektor Pendidikan
Ubaid juga menyoroti anggaran MBG yang menyedot dan menggerogoti dana pendidikan 20 persen dari APBN. Dengan tegas, ia menyatakan bila urusan makan bukanlah hal prioritas di sektor pendidikan.
"Masih (ada) jutaan anak-anak yang putus sekolah, mereka butuh biaya, masih (ada) jutaan guru-guru yang belum tersertifikasi, dan masih banyak sekolah-sekolah kita yang kondisinya masih rusak," tegasnya.
Berbagai hal yang ia sebutkan lebih baik diprioritaskan sebagai kebutuhan dasar pendidikan serta tidak bisa diabaikan. Bila besaran anggaran MBG "memakan" anggaran pendidikan, Ubaid menyebut hal ini bisa melanggar konstitusi.
"Jangan diabaikan lalu dana pendidikan digunakan untuk keperluan MBG, jangan begitu pengelolaannya. Bisa melanggar konstitusi lo, kalo MBG ini terus menggerogoti anggaran pendidikan," pungkasnya.
Istana Angkat Bicara Terkait MBG Jadi Uang Tunai
Seperti yang disampaikan sebelumnya, usulan MBG menjadi uang tunai dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris. Ia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.
Ia curiga bila kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG. Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan MBG, seperti memberikan uang langsung kepada orang tua siswa.
Terkait hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara. Menurutnya, ide tersebut sah-sah saja, namun konsep pemberian makan siang secara langsung kepada murid dianggap pemerintah adalah skema terbaik.
Seluruh ide yang disampaikan publik terkait program MBG akan ditampung oleh pemerintah untuk diperbaiki.
"Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki," kata Prasetyo dilansir dari detikfinance.
(det/pal)
