.webp)
Wacana kebijakan satu orang satu akun medsos menuai perdebatan masyarakat. Menanggapi fenomena ini, dosen komunikasi Unair memberikan tanggapannya.
Sebelumnya, kebijakan satu orang satuakun media sosial bertujuan untuk memerangiakun anonim danhoaks. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dikabarkan tengah mengkaji penerapan kebijakan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal ini, akademisi pemerhati kebijakan media dan komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Titik Puji Rahayu S Sos M Comms PhD memberikan tanggapannya. Menurut Titik, kebijakan ini berpotensi besar memangkas penyebaran informasi positif. Menurutnya, media sosial bukan hanya 'ladang' hoaks, tetapi juga tempat penyebaran informasi yang bermanfaat.
"Hal lain yang juga menjadi poin kritik, kalau berpikir bahwa mengurangi akun akan mengurangi penyebaran hoaks itu seolah-olah cara berpikirnya bahwa satu akun hanya akan menyebarkan satu hoaks, padahal satu akun bisa menyebarkan ratusan-ribuan hoaks. Jadi ini yang jadi unit analisisnya itu akunnya apa jumlah hoaksnya," jelasnya dalam laman Unair dikutip Minggu (21/9/2025).
Fakta PersebaranHoaks
Titik menegaskan kebijakan ini belum menyentuh akar masalah. Ia menjelaskan, fakta menunjukkan bahwa persebaran hoaks mayoritas disebabkan oleh bot, bukan akun organik milik manusia. Ia menilai pendekatan ini kurang efektif.
"Jadi yang banyak menyebarkan hoaks itu biasanya adalah bot, tapi kenapa yang dihukum justru manusia, yang dia bukan merupakan bot atau automated social media in system," tuturnya.
Titik menambahkan, banyaknyaakunmedsos pada saat ini merupakan hal yang wajar dan umumnya memiliki tujuan spesifik.
"Maka mereka punya suatu akun yang memang mereka tujukan untuk merepresentasikan citra profesional mereka. Di sisi lain, mereka juga punya akun yang itu sifatnya untuk pertemanan, di mana mereka lebih lugas menyampaikan mereka siapa adanya," paparnya.
Rekomendasi Pakar
Menyikapi wacana tersebut, Titik menawarkan sebuah solusi yang lebih mendasar berupa edukasi misinformasi pada masyarakat.
"Edukasi kepada masyarakat untuk mereka tidak sembarangan menyebarkan informasi jika mereka tidak memahami informasi," terangnya.
Titik mengajak pemerintah untuk lebih berfokus pada pengembangan industri digital nasional. Menurutnya, ada banyak lapangan kerja yang bisa dibuka dari industri tersebut.
"Benefitnya bukan hanya benefit politik dalam artian berpendapat, berdemokrasi, tapi juga ada benefit ekonomi, benefit sosio-kultural, " pungkasnya.
(nir/twu)
