.webp)
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyorot dinamika situasi di Indonesia saat ini.
LPEM FEB UI menilai akumulasi masalah dan tantangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat serta perbedaan sharing beban antara elite dengan masyarakat kelompok menengah menciptakan kekecewaan hingga keputusasaan.
Pihak LPEM FEB UI juga menilai perubahan program pemerintah yang drastis dan relatif cepat tidak memberikan ruang perencanaan serta adaptasi yang cukup untuk kementerian dan lembaga tingkat pusat sampai daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menilai penting bagi pemerintah kembali membuka diri untuk berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat secara mendalam, tidak hanya sekedar melihat pencapaian angka statistik," jelas LPEM FEB UI melalui unggahan di media sosial, dikutip Senin (8/9/2025).
LPEM FEB UI menyebut dalam jangka pendek pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik dengan melibatkan kembali masyarakat sipil dan pelaku ekonomi dalam melaksanakan program prioritas pemerintah.
"Hal ini sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjamin akses yang adil terhadap sumber dan perlindungan ekonomi," ujar LPEM FEB UI.
Rekomendasi Langkah-langkah Jangka Pendek untuk Pemerintah
Ada 9 langkah konkret jangka pendek yang direkomendasikan oleh LPEM FEB UI kepada pemerintah, ini di antaranya:
1. Program yang membutuhkan anggaran besar yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar seperti penyusunan peta jalan, uji coba, serta evaluasi dan pemberian prioritas khususnya untuk anak sekolah dari keluarga paling membutuhkan atau kelompok yang betul-betul membutuhkan.
2. LPEM FEB UI mengusulkan pembatalan pengurangan dana transfer ke daerah. Kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak.
Hal itu dikarenakan kapasitas pendapatan asli daerah tidak merata sehingga penurunan anggaran akan langsung terasa di masyarakat.
3. Perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya, menggabungkan kementerian/badan yang sudah ada. Perampingan birokrasi tersebut dinilai tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga demi efektivitas pengambilan kebijakan.
4. Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, tidak hanya memenuhi cadangan pangan. LPEM FEB UI menilai harga sembako yang tidak terjaga cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
5. Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, contohnya perbaikan jalan umum dan infrastruktur pengairan.
6. Membuat kebijakan yang turut menyasar kelompok kelas menengah seperti akses kredit, transportasi publik, pendidikan, dan kesehatan. Kelas menengah bukan penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah. Namun, mereka terbebani pembayaran cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.
7. Evaluasi sistem remunerasi pejabat. LPEM FEB UI mengusulkan bonus dan tunjangan anggota DPR dan pejabat negara sifatnya variabel, yaitu tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8. Transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi supaya pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat, tanpa mengabaikan validitas data statistik yang digunakan selama ini. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri ataupun internasional.
9. Memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan, serta menghargai pandangan dan aspirasi di masyarakat untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi. Pemerintah juga harus mempunyai empati dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat.
(nah/twu)
