.webp)
Para pakar UGM terus memantau aksi massa yang masih terjadi di Indonesia. Menurut mereka, gelombang demonstrasi ini dapat bergantung pada tindakan aparat.
Gelombang aksi demonstrasi masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Mahasiswa dan masyarakat sipil lantang menyuarakan sejumlah tuntutan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Faturochman menyoroti banyaknya generasi muda yang terlibat dalam aksi demonstrasi kali ini. Menurutnya, partisipasi mahasiswa dan Gen Z muncul karena rasa kecewa yang menumpuk, bukan sekadar mengikuti tren.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, fenomena ini menunjukkan kaum muda tidak apatis, melainkan memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu keadilan sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan kebutuhan besar untuk kanal partisipasi yang sehat agar energi kolektif mereka tidak tereduksi menjadi kemarahan.
Tekanan sosial yang dialami generasi tersebut, baik karena faktor ekonomi maupun hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, menurut Faturochman membuat aksi di jalan menjadi saluran yang dianggap wajar.
"Ketika orang kecewa dan tidak ada tanda-tanda perubahan, maka kesesakan itu akan melahirkan perlawanan, dan ini adalah reaksi yang wajar dalam kehidupan sosial kita," tuturnya dalam laman UGM, dikutip Minggu (6/9/2025).
Faturochman menambahkan, relasi antara pemimpin dan rakyat harus dibangun di atas penghormatan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat bukan objek pasif, melainkan aset bangsa yang perlu dihargai agar kepercayaan tetap terjaga.
"Yang lebih mendasar dari empati adalah rasa hormat. Rakyat ini punya potensi besar, dan ketika tidak dihormati, maka kepercayaan akan hilang," ungkapnya.
Soroti Tindakan Represif Aparat
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Achmad Munjid, mengatakan tindakan represif aparat sebagai salah satu faktor yang memperbesar emosi massa.
"Tindakan represif berlebihan hanya akan menambah amarah publik, karena pada dasarnya kemarahan masyarakat saat ini dipicu kondisi sosial ekonomi yang makin berat, bukan sekadar isu tunggal," kata Munjid.
Munjid juga menyoroti jarak antara rakyat dan anggota DPR yang semakin jauh. Ia menekankan diskoneksi ini membuat aspirasi publik seolah tidak pernah terhubung dengan proses politik formal.
Menurutnya, kondisi ini semakin diperparah oleh partai politik yang belum menjalani reformasi pascareformasi 1998, sehingga fungsinya kerap hanya berputar di lingkaran elit. Ia mengingatkan jika tanpa tekanan publik, kebijakan yang lahir dari lembaga politik akan cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat.
"Kalau kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, ia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat," jelasnya.
Perbedaan Pola Demonstrasi
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, selaku Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, menilai pola demonstrasi yang terjadi belakangan ini berbeda dengan satu dekade lalu. Menurutnya, peran influencer di media sosial semakin dominan dalam mendorong massa untuk turun ke jalan.
Ia juga menilai sejumlah tuntutan masyarakat yang muncul telah berhasil membingkai gerakan ke arah yang lebih jelas.
"Apa yang ditunjukkan saat aksi damai di Yogyakarta pada Senin lalu mencerminkan bagaimana masyarakat tetap bisa kritis dan menyuarakan pendapat dengan cara bermartabat, dan ini bisa menjadi role model bagi bangsa," ungkapnya.
(nir/twu)
