.webp)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi membuka sidang tahunan dan sidang bersama DPR-DPR RI tahun 2025, Jumat (15/8). Sidang ini digelar di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.
Dalam pidato pengantar sidang, Ahmad Muzani menyebutkan bangsa Indonesia ikut menyoroti keadaan konflik luar negeri. Terutama yakni keadaan di Gaza, Palestina.
"Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina
Secara khusus, Ahmad Muzani menyoroti konflik berkepanjangan yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Saat ini, hampir 100 ribu penduduk Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.
"Rumah sakit serta sekolah hancur," ungkapnya.
Dalam hal ini, Ahmad menegaskan politik luar negeri Indonesia berpihak pada perjuangan kemanusiaan. Ia menyatakan, Indonesia sudah mengambil sikap dan konsisten mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
"Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia," tegasnya lebih lanjut.
Melalui sidang ini, MPR mendukung upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menyuarakan perdamaian dunia pada berbagai forum internasional. Ia juga menyatakan bila Presiden Prabowo mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina.
"MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina," urai Ahmad Muzani.
Tidak hanya Palestina, Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN juga ingin mewujudkan kawasan yang damai dan menghormati kedaulatan bangsa dan negara anggota. Pemerintah meyakini bahwa dialog dan diplomasi menjadi cara paling baik untuk menjalin hubungan di ASEAN, termasuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand.
Indonesia menurutnya merupakan negara yang memegang erat visi kemanusiaan yang mulia. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak sekaligus bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," tandasnya.
(det/twu)
