.webp)
Sidang tahunan MPR RI 2025 digelar lebih cepat satu hari, Jumat (15/8/2025). Ini menjadi sidang tahunan MPR pertama pada era Presiden Subianto.
Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sekitar pukul 08.34 WIB. Ia didampingi SeskabTeddy Indra Wijaya.
Berbeda dengan sidang tahunan MPR pada era mantan Presiden Jokowi, Prabowo memilih tidak menggunakan baju adat. Ia memilih mengenakan setelan jas resmi berwarna abu-abu dengan dasi biru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesampainya di Gedung Nusantara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh pimpinan parlemen, seperti Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran MPR serta DPD. Setelah bersalaman, Prabowo berfoto bersama dengan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang Tahunan MPR RI Pertama Presiden Prabowo Subianto
Sidang tahunan MPR 2025 akan digelar menjadi dua sesi. Sesi pertama merupakan sidang bersama DPR-DPD yang diketahui oleh MPR, pembahasan sekitar capaian kerja lembaga-lembaga negara dalam satu tahun terakhir.
Sedangkan sesi kedua akan lebih membahas pengantar tentang APBN tahun anggaran 2026. Di setiap sesi, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato kenegaraan.
Pada sesi pertama, pidato kenegaraan akan berkaitan tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan sekitar pukul 10.00-10.45 WIB. Lalu, pada sesi kedua, pidato kenegaraan akan berkaitan dengan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya, sekitar pukul 14.57-15.42 WIB.
Sidang Tahunan MPR akan dihadiri sekitar 1.250 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang utama. Undangan mencakup presiden dan wakil presiden RI periode lalu, ketua MPR, ketua DPR, dan ketua DPD periode lalu.
Selain itu, ada juga pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri kabinet Merah Putih, ketua umum partai yang memiliki keterwakilan di DPR, pimpinan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, pimpinan komisi kajian ketatanegaraan MPR RI.
(det/twu)
