.webp)
Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2025 akan digelar hari, Jumat (15/8/2025) ini. Sidang tahun ini dimajukan sehari yang biasanya 16 Agustus. Bagaimana sejarahnya sejak Era Sukarno?
Sidang setiap tanggal 16 Agustus diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada sidang ini, Presiden RI akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI.
Berikut sejarahnya dilansir dari YouTube TVR Parlemen dan arsip detikEdu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masa Sukarno
Pada masa Sukarno, sidang tahunan ini biasanya digelar setiap 17 Agustus, demikian dilansir TVR Parlemen.
Masa Soeharto
Pemerintah Orde Baru kemudian menggeser pidato kenegaraan presiden digelar setiap 16 Agustus. Perubahan itu pertama kali dilaksanakan Soeharto pada pidato kenegaraan di depan sidang DPR Gotong Royong, 16 Agustus 1967. Soeharto ingin memfungsikan DPR dengan memberikan semacam pertanggungjawaban.
Sejak 1968, pidato kenegaraan untuk memperingati HUT RI diikuti dengan tradisi penyampaian nota keuangan dan RAPBN.
Masa Reformasi
Lalu pada awal era Reformasi, ada pidato laporan pertanggungjawaban dari lembaga tinggi negara. Pada era inilah sidang tahunan MPR pertama kali digelar berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Sidang tahunan MPR pada awal reformasi juga dibutuhkan terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam mekanisme sidang tahunan MPR mulai 1999 hingga 2004, setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR. Berdasarkan laporan tersebut, MPR membuat Ketetapan MPR tentang penerimaan laporan atas pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara.
Masa Pemerintahan SBY
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, tradisi sidang tahunan MPR ditiadakan lantaran bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Maka dari itu sejak 2005, tak ada lagi pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada MPR dalam sidang tahunan.
Masa Pemerintahan Jokowi
Pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), sidang tahunan MPR kembali diadakan. Sidang ini kembali diadakan sejak 2015 dengan tambahan agenda pidato laporan kinerja lembaga negara.
Sidang tahunan MPR sejak 2015 bukan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR, melainkan media formal ketatanegaraan lembaga-lembaga tinggi negara melalui Presiden selaku kepala negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Pelaksanaan sidang tahunan MPR merupakan amanat tata tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Pidato laporan kinerja lembaga negara pada era 2015 diadakan sebagai forum resmi untuk seluruh lembaga negara melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Pola penyampaian kinerja lembaga negara juga mengalami perubahan.
Mulanya, laporan kinerja dibacakan setiap pimpinan lembaga negara. Namun, konsep tersebut dinilai tidak efisien. Oleh sebab itu, laporan diberikan kepada Presiden dan dibacakan oleh Presiden sebagai kepala negara.
Maka, sidang tahunan MPR bermakna sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat.
Masa Pemerintahan Prabowo
Masa Presiden Prabowo Subianto, Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD 2025 akan diselenggarakan pada 15 Agustus. Kenapa dimajukan sehari?
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025) lalu menyatakan jadwal Sidang Tahunan ini dimajukan menjadi 15 Agustus dari yang semula tanggal 16 Agustus. Dia mengatakan jadwal sidang dimajukan karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu, demikian dilansir dari detikNews.
"Rapat membicarakan tentang persiapan agenda rapat Sidang Tahunan yang akan berlangsung pada tanggal 15 Agustus hari Jumat, bagian dari rangkaian peringatan 17 Agustus atau peringatan 80 tahun kemerdekaan RI yang biasanya diselenggarakan tanggal 16 Agustus, tapi karena jatuh pada hari Sabtu dimajukan jadi hari Jumat," kata Muzani.
Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang itu. Pidato itu sekaligus disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
"Pidato pagi hari besok, presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," kata Hasan.
Kemudian Prabowo akan menyampaikan nota keuangan kepada DPR pada sore hari."Dalam kesempatan itu, presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026," lanjutnya.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Presiden Prabowo akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan.
Kemudian Prabowo akan menyampaikan nota keuangan kepada DPR pada sore hari.
"Dalam kesempatan itu, presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026," lanjut Hasan Nasbi dilansir dari detikNews.
(nwk/pal)
