.webp)
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat kebijakan penghematan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Total efisiensi tersebut sebanyak Rp 306 triliun.
Menanggapi kebijakan tersebut, ekonom sekaligus pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto SE M Phil PhD mengungkap dampaknya terhadap beberapa sektor.
"Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian," katanya dikutip dari laman UGM, Kamis (6/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sektor-sektor yang bisa terdampak antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur pokok hingga investasi. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang maka bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja," kata Akbar.
Terganggunya Stabilitas Sosial-Kesejahteraan Warga
Tak hanya berdampak kepada sektor makro ekonomi, Akbar juga menyebut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat pun dapat terganggu. Menurutnya, program sosial alangkah baik tidak menjadi sasaran utama pemangkasan anggaran ini.
Apabila perlindungan sosial hingga bantuan untuk kelompok rentan dipangkas, maka daya beli masyarakat pun akan menurun. Tentunya hal ini memperlambat laju ekonomi Indonesia.
"Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi," tuturnya.
Kebijakan Harus Dilakukan dengan Cermat & Teliti
Akbar setuju dengan kebijakan ini karena memang kondisi fiskal Indonesia membutuhkan efisiensi, terutama dalam situasi fiskal yang kurang sehat dan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akbar berpendapat pemangkasan anggaran ini harus dilakukan dengan strategi yang jelas. Jika tidak, dampak lainnya bisa memengaruhi kebijakan fiskal juga.
Contohnya berpengaruh pada persepsi investor luar dalam berinvestasi di Indonesia. Selain itu, sektor usaha swasta dikhawatirkan akan terkena ketidakpastian juga.
"Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah agar lebih cermat dan teliti lagi dalam mengatur alokasi anggaran. Jangan sampai kebijakan malah menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka waktu panjang.
"Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", pungkasnya.
(cyu/nah)
