.webp)
Sejumlah pakar menilai RM Margono Djojohadikoesoemo layak diberi gelar pahlawan nasional. RM Margono merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sekaligus kakek dari Presiden Prabowo Subianto.
Melalui focus group discussion Kajian Historis Usulan Gelar Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikoesoemo yang digelar Sigma Research and Consulting di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (25/10/2024), pakar sejarah Universitas Airlangga (Unair), Prof Purnawan Basundoro menilai RM Margono merupakan sosok negarawan, politikus, dan ekonom.
RM Margono lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia adalah cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide (Panglima Banyakwide), pengikut setia Pangeran Diponegoro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari Antara, pakar ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Prof Abdul Mongid juga menilai RM Margono berperan dalam menata perekonomian pasca kemerdekaan Indonesia.
Dalam BPUPKI, RM Margono merupakan anggota Komite Ekonomi. Pada 1946 ia mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) yang pada waktu itu difungsikan sebagai bank sentral atau bank sirkulasi. RM Margono juga menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI).
"Kita bisa melihat karya beliau itu adalah membangun yang namanya kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena suatu negara itu kalau ndak punya bank sentral, berarti tidak berdaulat," jelas Prof Abdul Mongid.
"Dan yang paling penting adalah ketika BNI tidak menjadi bank sentral, beliau mengubah ini menjadi bank komersial yang cukup sukses sampai saat ini," lanjutnya.
"Di samping faktor ekonomi dan keselamatan rakyat, beliau juga mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan mendirikan yang namanya Yayasan Hatta," kata pakar sejarah Prof Purnawan Basundoro dalam kesempatan yang sama.
"Jadi pada waktu itu Yayasan Hatta didirikan di Yogyakarta, menyediakan bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa karena kebetulan Yogyakarta sejak tahun '49 kan menjadi pusat mahasiswa dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada," imbuhnya.
Menurut Prof Purnawan di situlah peran RM Margono berperan besar mendukung pembelajaran mahasiswa dengan menyediakan buku-buku yang baik.
Usulan kakek Presiden Prabowo untuk mendapat gelar pahlawan nasional juga telah memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Ke depannya masih akan dilakukan kajian mendalam berbekal berbagai dokumen penting, dengan melibatkan para peneliti dan sejarawan melalui road show di sejumlah kota untuk memenuhi syarat gelar pahlawan nasional.
Mengenal RM Margono
Kakek buyut RM Margono, Panglima Banyakwide atau Raden Tumenggung Kertanegara masih keturunan raja-raja dari Keraton Surakarta yang pernah dibuang ke Timor. Sekembalinya dari sana, ia diangkat sebagai Bupati Romadi di Kedu Selatan.
Nenek moyang istri RM Margono, Raden Tumenggung Wiroreno juga pengikut setia Pangeran Diponegoro. Sebelum wafat ia berpesan agar semua cucunya yang bekerja sama dengan kompeni atau jadi anggota pegawai kompeni, tidak boleh berziarah ke makamnya selamanya.
Maka dari itu saat RM Margono menjadi ambteenar Gubernemen Hindia Belanda, ia tak berani berziarah ke makam leluhurnya itu.
Mendirikan BNI
RMMargono pernah menjadi presiden direktur BNI yang didirikannya.
Pada bidang ekonomi keuangan yang digelutinya, RM Margono merasa hal ini menyimpang dari keinginannya semula. Dikutip dari buku Tokoh-tokoh BPUPKI yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (1993), pasalnya untuk jadi seorang usahawan atau bankir, RM Margono merasa tak cukup memahami perusahaan dan perdagangan.
Ia dua kali gagal menempuh ujian memegang buku yang diselenggarakan Volkscredit Wezen. Walaupun demikian, tahun-tahun yang membahagiakan dalam hidupnya adalah ketika bekerja di Volk Secrediet Wezen dan Jawatan Koperasi.
Di antara tugas-tugas profesinya pada 1934-1935 RM Margono pernah diperbantukan kepada DW Meyer Ranneft, ketika direktur Departemen Urusan Ekonomi dijabat Mr Hart.
Saat Mr Hart berhenti sebagai direktur, ia mengusulkan RM Margono sementara diperbantukan di Kementerian Jajahan di Den Haag. Oleh karena itulah pada 1937 ia ditempatkan pada kementerian tersebut pada bagian urusan kesejahteraan dengan tugas khusus mempelajari berbagai laporan Pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Boemi Poetera yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Boemi Poetera dan membuat kompiksi untuk menteri.
RM Margono kembali ke Indonesia pada 1938. Dalam perjalanan pulangnya, ia ditugaskan untuk mewakili Pemerintah Hindia Belanda dalam Kongres Koperasi Internasional di Yosgow (Skotlandia) pada Juli 1938.
Ketika masa pendudukan Jepang, RM Margono menjabat sebagai penulis bagian koperasi kantor Pusat Koperasi Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
Saat agresi militer kedua pada 1948, ia ditangkap bersama-sama dengan RM Gondo Soewirjo, direktur BNI dan dimasukkan ke penjara di Worogunan, Yogyakarta.
(nah/nwy)
