.webp)
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya peningkatan utang negara pada tahun ini. Per Juli 2024, Indonesia telah memiliki utang sebesar Rp 266,3 triliun.
Nilai realisasi tersebut meningkat sepanjang tahun ini. Lonjakan utang diperhitungkan mengalami kenaikan 36 persen dari 2023 yang totalnya Rp 195 triliun.
Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Prof Sri Herianingrum SE MSc mengatakan kenaikan tersebut menandakan lampu kuning bagi perekonomian di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah utang yang terus meningkat, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, bisa menjadi beban besar bagi pemerintah selanjutnya," katanya dilansir dari laman Unair, Kamis (29/8/2024).
Menurutnya, berutang memang dapat memajukan perekonomian jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, jika tidak maka bisa memberikan risiko besar.
"Utang memang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian, tapi jika jumlahnya melebihi batas yang aman, akan ada risiko besar," jelas Sri.
Risiko Utang Menumpuk bagi Negara
Sri kemudian menyoroti risiko kenaikan utang ini. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan risiko jangka panjang.
"Pemerintah harus memiliki strategi pengelolaan utang yang jelas untuk memastikan utang tidak menjadi beban di masa depan. Diversifikasi instrumen utang dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi," tambahnya.
Lebih lanjut, Sri mengingatkan bahwa pengelolaan utang yang buruk dapat memberi reputasi negatif bagi Indonesia. Terutama dalam daya saing Indonesia dengan negara lain.
"Terlalu banyak utang bisa memberikan sinyal negatif bagi investor internasional. Meskipun cadangan devisa dan aktivitas internasional bisa meningkat, reputasi perekonomian yang terlalu bergantung pada utang tentu tidak baik," katanya.
Pengelolaan utang yang baik menurut Sri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jika dimanfaatkan secara maksimal maka bisa jadi alat untuk mencapai tujuan tertentu.
"Utang harus digunakan untuk mendukung target-target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.
(cyu/nwy)
