.webp)
Mahasiswa Bangladesh ramai-ramai mendemonstrasi aturan tentang kuota pekerjaan pemerintah. Demo yang berlangsung sepekan ini menyebabkan bentrok antara demonstran dan aparat hingga menelan korban jiwa.
Melansir dari AlJazeera, dalam aturannya, negara menyisihkan 30 persen pekerjaan pemerintah untuk keluarga dari orang-orang yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 silam.
Pemerintahan PM Hasina telah menghapus sistem kuota itu tahun 2018 lalu. Namun, pengadilan tinggi Bangladesh menerapkannya kembali bulan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan keputusan pengadilan yang baru akhirnya menyatakan 93 persen pekerjaan harus sesuai dengan kelayakan, hanya mengizinkan 5 persen untuk keluarga pejuang kemerdekaan, dan 2 persen untuk anggota etnis minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas.
Korban Demonstrasi Bangladesh
Menurut AFP ada 115 korban tewas dari demonstrasi yang berujung rusuh itu. Tercatat 24 orang tewas di tiga rumah sakit di ibu kota Dhaka dan 6 lainnya di kota utara Rangpur.
Sedikitnya 300 personel Kepolisian Bangladesh mengalami luka-luka dalam bentrokan terbaru di beberapa lokasi di sekitar ibu kota Dhaka. Tentara Bangladesh dikerahkan untuk melakukan patroli dan menjaga keamanan di area yang dilanda bentrokan.
Pemberlakuan Jam Malam
Kini otoritas Bangladesh memberlakukan jam malam. Pihak militer juga dilibatkan untuk meredakan suasana.
"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil," kata sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan, kepada AFP.
Polisi melarang semua pertemuan publik dalam upaya mencegah lebih banyak kekerasan. "Kami melarang semua unjuk rasa, prosesi dan pertemuan publik di Dhaka hari ini," kata kepala polisi Habibur Rahman kepada AFP, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjamin "keamanan publik".
Namun hal ini tidak menghentikan konfrontasi antara polisi dan pengunjuk rasa di sekitar Dhaka, meskipun telah ada pemutusan internet.
"Protes kami akan terus berlanjut," kata Sarwar Tushar, yang bergabung dalam demonstrasi di Dhaka.
"Kami ingin Sheikh Hasina segera mengundurkan diri. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut," lanjutnya.
(nir/nah)
